Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin negara Indonesia bak delusional yang tidak sesuai kenyataan apa yang diucapkan mantan Wali kota Solo itu.
“Jokowi pernah mengatakan ekononomi meroket tapi faktanya nyungsep kebawah, bukti ini dirasakan oleh kebanyakan masyarakat awam. Pernyataan Jokowi meroket hanya delusional Jokowi,” kata aktivis Mujahid 212 Damai Hari Lubis kepada www.suaranasional.com, Sabtu (12/6/2021).
Rakyat telah mengetahui ada sumber keuangan yang digunakan pemerintah dari dana yang non APBN/ APBD dari uang pribadi rakyat, sekedar titipan untuk dana berhaji (ONH), juga ada bukti pemerintah arahkan adanya Gerakan Nasional Wakaf Uang/ GNWU, semua kebijakan ekonomi ini tiada lain untuk membantu pemerintah membangun infrastruktur (Sumber KH. MA Wapres dan Sri Mulyani Menkeu).
Kemakmuran rakyat yang dijanjikan Jokowi, kata Damai hanya tidak terwujud justru yang terjadi pajak membebani masyarakat. “Pajak sembako di saat kondisi ekonomi rakyat kecil sampai menengah sedang mengalami keprihatinan tingkat tinggi dari dampak lesunya kegiatan usaha termasuk dampak PHK, maka suatu hal kebijakan pajak sembako di luar nalar akal sehat,” ungkapnya.
Menurut Damai, adanya pajak sembako, sekolah, melahirkan dan sebagainya diduga untuk menutupi utang pemerintahan Jokowi yang menggunung dengan membebankan ke rakyat kecil.
“Upaya menutupi utang pemerintahan Jokowi yang berdasarkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah per akhir Maret 2021 mencapai Rp, 6.445,07 triliun atau setara dengan 41,64 persen dari PDB/ Produk Domestik Bruto Indonesia atau gross domestic product,” papar Damai.
Selain itu, ia mengatakan, penegakan hukum di era pemerintahan Jokowi menunjukkan ketidakadilan dan hanya menyasar kalangan rakyat biasa dan oposisi. “Kasus pelanggaran prokes Jokowi, Prabowo, Atta Halilintar tidak ada tindakan hukum,” pungkasnya.