Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) memperlihatkan kezaliman dengan membiarkan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Salah satu kedzaliman yg dipraktekan pemerintahan @jokowi adalah membiarkan TWK @KPK_RI dengan daftar pertanyaan yg tak ada kaitannya dengan wawasan kebangsaan,” kata aktivis 98 Haris Rusly Moti di akun Twitter-nya @motizenchannel.
Menurut Haris, TWK hanya kedok untuk menyingkirkan pegawai KPK yang mempunyai keberanian dalam memberantas korupsi. “TWK sangat menista hak warga negara yg dilindungi oleh UUD. Penistaan ini persis drupadi ditelanjangi kurawa,” jelasnya.
Skandal TWK KPK, kata Haris telah menempatkan Presiden Jokowi persis Kaisar Destarata duduk di kursi kekaisaran, namun seakan tak pegang komando & tutup mata seakan tak melihat keadaan yang makin kelam.
“Menkopolhukam Mahfud MD bikin alasan bahwa eksekutif tak bisa campuri yudikatif & legislatif. Bukankah kabarnya Presiden sebagai Kepala Negara punya tangan senyap super-konstitusional yang bahkan bisa atur siapa yg jadi Ketum Golkar, atau Ketum Ormas Mahasiswa? Kenapa urusan TWK KPK, Pak Mahfud cuci tangan atas nama konstitusi?” tanya Haris.
Menurut Haris, TWK KPK merupakan ambruknya peradaban bangsa Indonesia. “Skandal TWK @KPK_RI adalah puncak gunung es dari ambruknya peradaban bangsa,” pungkasnya.