Ekonomi Indonesia makin amburadul di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) di mana pertumbuhan ekonomi sangat rendah dan pengangguran mengalami peningkatan.
“Sektor perekomian Indonesia di bawah Jokowi makin anjlok,” kata Mujahid 212 Damai Hari Lubis dalam pernyataan kepada www.suaranasional.com, Sabtu (5/6/2021). “Jumlah utang negara menggunung di mana per akhir Maret 2021 mencapai Rp. 6.445,07 triliun,” ungkapnya.
Kata Damai, perekonomian Indonesia makin terpuruk terlihat berbagai swalayan di berbagai kota ditutup. “Penutupan ini berakibat meningkatnya angka pengangguran di Indonesia,” jelasnya.
Di saat pengangguran meningkat, menurut Damai, pemerintah mendatangkan TKA China sebuah kebijakan yang menyakitkan bagi rakyat Indonesia. “Harusnya lebih mengutamakan rakyat Indonesia lebih dulu untuk urusan tenaga kerja,” papar Damai.
Kondisi ekonomi terpuruk terlihat adanya pencanangan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) yang kemungkinan digunakan untuk pembangunan infrastruktur.
Kata Damai, penegakan hukum di bawah pemerintah Jokowi hanya menyasar kalangan rakyat bawah dan oposisi. “Hukum tajam ke bawah tumpul ke atas. Kasus Habib Rizieq Shihab (HRS) menunjukkan adanya ketimpangan hukum,” jelas Damai.
Damai mengatakan, pemberantasan korupsi di era Jokowi mengalami kemunduran dengan adanya SP3 dari KPK untuk koruptor Sjamsul Nursalim. “Belum lagi masalah TWK pegawai KPK sebagai kedok untuk menyingkirkan para pegawai KPK yang memiliki integritas dan berani dalam pemberantasan korupsi,” pungkasnya.