Anggaran Rp1,7 Kuadriliun dalam pembelian alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) untuk memenuhi kebutuhan tiga matra Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) berpotensi dikorupsi.
“Pengadaan alpahankam di lingkungan Kemenhan berpotensi terjadi korupsi yang tak terdeteksi publik, karena berdalih ‘rahasia negara’ semua proses pengadaan bisa dilakukan secara ‘pat gulipat’ dilingkungan Kemenhan,” kata Sastrawan Politik Ahmad Khozinuddin dalam artikel berjudul “Ada Mega Korupsi dalam Utang Asing Rp1,7 Kuadriliun untuk Alpahankan di Kementerian yang dipimpin Prabowo Subianto?”
Anggaran Kemenhan Rp 1,7 Kuadriliun berpotensi dikorupsi, kata Ahmad Khozinuddin karena adanya pelemahan KPK bahkan sebagian pengamat sudah mendeklarasikan kematian lembaga antirasuah itu, kontrol terhadap pengadaan alpahankam dengan anggaran super jumbo ini tidak akan mendapat perhatian serius.
“Apalagi, UU KPK yang baru (UU No. 9/2019) memang didesain untuk melumpuhkan organ KPK,” ungkapnya.
Pengadaan proyek super jumbo di tengah kontrol aparat penegak hukum yang lemah, membuka peluang besar atas adanya praktik korupsi dikalangan pejabat.
Menurut Ahmad Khozinudin, proyek ini dijalankan secara multi years, hingga tahun 2024. Tentu, tidak salah publik akan memahami eksistensi proyek ini dikaitkan dengan gawe Pemilu dan Pilpres 2024.
Sudah menjadi rahasia umum, kontestasi politik dalam demokrasi membutuhkan uang. Prabowo yang digadang-gadang Gerindra akan nyapres lagi, pastilah membutuhkan anggaran untuk pencalonannya.
“Mengaitkan eksistensi proyek dengan gawe Pilpres, dikaitkan dengan status Prabowo Subianto yang selain menjadi menteri pertahanan, juga akan nyapres di tahun 2024, adalah praduga yang memiliki hubungan kausalitas. Untuk kebenarannya, tentu masih perlu dibuktikan lebih lanjut,” pungkasnya.