Kejatuhan rezim menunggu waktu atas kondisi keterpurukan ekonomi bangsa Indonesia dengan indikasi berbagai gerai swalayan tutup dan defisit APBN mencapai Rp144,2 triliun.
“Rezim menunggu waktu kejatuhan karena kondisi ekonomi yang makin terpuruk,” kata pengamat kebijakan publik Amir Hamzah kepada www.suaranasional.com, Rabu (26/5/2021). “Ada pepatah yang mengatakan, jika urusan tidak diserahkan ahlinya maka tunggu kehancurannya,” ungkapnya.
Menurut Amir, pemerintah tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik ketika ekonomi dalam keadaan terpuruk. “Justru rakyat yang menjadi korban di mana orang yang berpenghasilan per bulan Rp4,5 terkena pajak. Ini sangat membebani rakyat,” jelas Amir.
Ekonomi negara dalam kondisi terpuruk dan muncul pengangguran, kata Amir, pemerintah justru mendatangkan Tenaga Kerja Asing (TKA) China. “Ada yang mengatakan, 8 juta TKA China sudah masuk di Indonesia,” ungkapnya.
Amir juga menyoroti kedaulatan negara dan rakyat sudah sangat rapuh. “DPR sebagai lembaga wakil rakyat tidak menjalankan fungsi kontrol. Pemerintah juga mengabaikan konstitusi,” jelasnya.
DPR yang tidak menjalankan fungsi kontrol, menurut Amir diperparah lagi dengan partai politik yang menjalankan kerja sama dengan Partai Komunis China (PKC).
Ia juga menyoroti kegagalan pegawai KPK dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai kedok untuk melumpuhkan lembaga antirasuah. “Permasalah TWK yang medapat sorotan dari semua kalangan masyarakat di Indonesia,” ungkap Amir.
Menurut Amir, militer dapat mengambil peran ketika negara dalam kondisi seperti ini. “Bagaimana sikap militer, kalau sudah terperangkap rezim akan lebih parah,” jelas Amir.
Dalam menghadapi keterpurukan ekonomi, kata Amir, semua elite, intelektual jangan hanya berbicara masalah kekuasaan. “Mereka harus berbicara mengedepankan tujuan dari tugas pokok negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 45 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,” ungkapnya.