Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertanggung jawab langsung untuk merealisasikan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai salah satu tujuan penting penyelenggaraan pemerintahan. Presiden diberikan sejumlah fungsi dan kewenangan, dalam rangka mencapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Demikian dikatakan Ketua Umum Tim Pembela Umat dan Aktivis (TPUA) Eggi Sudjana dalam pernyataan kepada www.suaranasional.com, Senen (18/5/2021). “Namun pada faktanya, kondisi bangsa Indonesia justru menampakkan indeks kecerdasan yang sangat memprihatikan,” ungkapnya.
Dikutip dari laman worlddata.info, survey Tahun 2020 , IQ rata-rata orang Indonesia hanya di angka 84. Padahal, Orang normal (kapasitas biasa-biasa saja) IQ = 85 – 115. IQ 85 terkategori normal batas bawah.
“Dengan demikian, IQ 84 itu berada pada tingkat kebodohan pada batas atas, atau bahasa sederhananya bahlul batas atas. Suatu predikat yang sangat menyedihkan bagi bangsa Indonesia,” ungkapnya.
Menurut Eggi, dalam indeks kecerdasan, Posisi Indonesia berada di ranking 65 dari 184 negara. Didunia ini hanya 7 negara yang diakui oleh kawan maupun lawan sebagai negara maju makmur lestari, yang kemudian disebut negara G7.
“Sebelum China bangkit, Rusia yang dianggap cukup layak dimasukkan juga dan disebut G-8. Sekarang China pun masuk dan disebut G-9,” jelasnya.
Artinya dari hampir 200 negara di dunia, praktis yang 191 negara dianggap kurang bahkan tak layak masuk hitungan. Alih-alih Indonesia menjadi negara maju, memiliki rata-rata IQ yang normal saja tidak (masih terkategori bodoh).
Kenyataan ini, kata Eggi menunjukkan, ada visi bangsa yang gagal dan kegagalan itu adalah tanggung jawab pemerintah. Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
“Kegagalan dalam visi mencerdaskan kehidupan bangsa, adalah kegagalan pemerintah, yang secara khusus dapat dialamatkan sebagai kegagalan Presiden Joko Widodo. Dalam kapasitasnya sebagai Presiden Republik Indonesia, Saudara Ir. Joko Widodo bertanggungjawab penuh atas masalah ini,” pungkasnya.