Rakyat akan melakukan perlawanan seperti di Myanmar saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilemahkan dengan berbagai isu radikal dan taliban sampai UU KPK terbaru.
“KPK dilemahkan merupakan momentum perlawanan rakyat terhadap penguasa. Rakyat akan membanjiri di jalan-jalan untuk menolak pelemahan KPK. Kondisi ini mirip di Myanmar,” kata aktivis Molekul Pancasila Nicho Silalahi kepada www.suaranasional.com, Kamis (6/5/2021).
Konsolidasi gerakan rakyat menolak pelemahan KPK, kata Nicho akan terus dilakukan dengan melibatkan mahasiswa, buruh, rakyat dan kalangan perguruan tinggi. “Gerakan pro demokrasi akan terus menyuarakan penolakan pelemahan KPK,” jelas Nicho.
Menurut Nicho, rakyat juga menilai Mahkamah Konstitusi (MK) sudah tidak independen lagi dengan menolak melakukan uji materi UU KPK. “51 Guru Besar yang meminta MK mengabulkan uji materi UU KPK ditolak. Ini menandakan semua lembaga negara sudah dikuasai penguasa,” paparnya.
Kata Nicho, pelemahan KPK dilakukan secara sistematis, terstruktur dan massif dengan melibatkan lembaga negara dan buzzerRp. “Dalang pelemahan KPK ini para koruptor termasuk taipan yang sedang diusut kasusnya oleh KPK,” jelas Nicho.