Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua yang sekarang oleh pemerintah dilabeli sebagai teroris bukan produk asing sehingga pemerintah hendak berperang melawan mereka. Kelompok lahir dan memberontak akibat ketidakadilan.
Demikian dikatakan juru bicara Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), Arkilaus Baho dalam pernyataan kepada www.suaranasional.com, Jumat (30/4/2021).
Kata Arkilaus, pendekatan bersenjata di Papua tak menyelesaikan masalah dan siklus kekerasan bertambah, meluas, akibat ketidakadilan yang dialami, ditambah kekerasan verbal melalui pelabelan dan kekerasan fisik secara nyata atas nama negara.
“Pelabelan gerakan yang berseberangan dengan pemerintah bukan solusi. Malah jadi bumerang dikemudian hari, demikian dikatakan Arki yang menghabiskan sebagian hidupnya menentang kekerasan negara terhadap rakyat,” ungkapnya.
Di samping itu pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe terkait pemerintah menyatakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua dan organisasi-organisasi yang berafiliasi dengannya sebagai kelompok teroris, seakan pemerintah daerah tidak dilibatkan dalam proses perumusan. Diabaikannya keikutsertaan pemda itu, sinyal adanya jalinan kerjasama pemda dan pemerintah pusat tidak selaras.
Arkilaus menduga, implementasi otonomi khusus yang membatasi kewenangan pemda pada urusan pertahanan dan keamanan, membuat sinkronisasi kebijakan dari pusat hingga daerah tidak harmonis.
Arkilaus mengatakan, pemerintah saja tidak punya persepsi yang sama soal kebijakan yang di putuskan itu. Bagaimana bisa mengatasi masalah teror? sejarah membuktikan bahwa pelabelan hanya melahirkan memorian passionis tiada henti. “Ingatan masa lalu, saudaranya ditembak, ortunya mengungsi, terlantar, rumah dibakar, sapu bersih segalanya, akan melahirkan bibit-bibit KKB yang baru,” jelasnya.
Papua butuh Indonesia baru tanpa moncong senjata. Indonesia baru yang mampu menyelesaikan masalah dalam negeri dengan pendekatan kebangsaan dan kemanusiaan. Indonesia baru yang punya cara pandang berbeda tentang Papua. Pendekatan kultur dan kesejahteraan. Tinggalkan rezim moncong senjata.
PRIMA, menurut Arkilaus, sudah memperjuangkan solusi sesuai nilai-nilai Pancasila. Dalam bentuk kelembagaan politik baru, yang disebut Dewan Rakyat Papua (DRP), agar tiap marga, menyalurkan aspirasi politik sekaligus menegakkan martabat politik masyarakat Papua.
“Mengingat basis sosial masyarakat Papua yaitu marga dan suku, DRP akan berbasis pada kelompok sosial di Papua yang selama ini terkecualikan, seperti suku/marga, perempuan dan agama,” pungkasnya.