Kebijakan Pemerintahan Jokowi membingungkan dan terlihat tidak malu seperti pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur namun pada saat yang bersamaan meminta rakyat melakukan gerakan nasional wakaf nasional.
Demikian dikatakan aktivis Mujahid 212 Damai Hari Lubis dalam pernyataan kepada www.suaranasional.com, Sabtu (17/4/2021). “Rakyat dalam kondisi kesusahan Covid-19 justru diminta untuk menyumbang ke negara,” ungkapnya.
Kebijakan pemerintah Jokowi membingungkan, kata Damai ketika Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, perekonomian Indonesia terpuruk sepanjang 150 tahun. “Namun pada yang sama mengatakan, Jokowi mengatakan, 2024 Indonesia mengalami kemajuan ekonomi. Ini membingungkan masyarakat,” jelas Damai.
Kata Damai, penegakan hukum di era Jokowi juga membingunkan rakyat ketika mantan Wali Kota Solo itu diduga melanggar prokes Covid-19 tetapi tidak ada tindakan hukum. “Namun Habib Rizieq yang sudah membayar administrasi untuk kasus pelanggaran hukum prokes langsung masuk penjara,” pungkasnya.