Jabatan Presiden Indonesia lebih baik seumur hidup untuk menghemat biaya terlebih lagi pelaksanaan Pilpres maupun Pemilu menghabiskan triliunan rupiah.
“Kekuasaan itu sesuatu yang nikmat, kenapa harus tiga periode jabatan Presiden? seumur hidup saja,” kata pengamat kebijakan publik Amir Hamzah kepada www.suaranasional.com, Ahad (11/4/2021).
Menurut Amir, Presiden Jokowi yang memberikan jaket kepada warga Nusa Tenggara Timur yang teriak tiga periode menunjukkan keinginan memperpanjang kekuasaannya. “Wacana tiga periode mengulang sejarah di era Orde Lama ketika Bung Karno ditetapkan Presiden seumur hidup,” ungkapnya.
Amir mengatakan, awalnya Bung Karno tidak mau ditetapkan Presiden seumur hidup. “Akhirnya Bung Karno menerima,” jelas Amir.
Pengulangan sejarah Orla dengan era Jokowi untuk masa jabatan Presiden, kata Amir menggunakan pola yang sama. “Bedanya kosakata yang dipakai maupun medianya. Dulu di Era Bung Karno tidak ada media sosial dan media mainstream, hanya radio,” ungkapnya.
Amir mengatakan, Bung Karno mendapat jabatan seumur hidup pasca mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dengan kembali ke UUD 45. “Saat Orla, militer mendukung langkah Bung Karno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 otomatis rakyat mendukung,” jelas Amir.
Bung Karno diangkat menjadi presiden seumur hidup melalui Ketetapan MPRS Nomor III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur Hidup. Ketetapan tersebut merupakan hasil dari Sidang Umum Pertama MPRS yang dilaksanakan di Bandung pada tanggal 10 November – 7 Desember 1960.
Kata Amir, Jokowi bisa menggunakan strategi kembali ke UUD 45 untuk memperpanjang jabatannya. “TNI/Polri akan mendukung langkah Jokowi terkait masa jabatan Presiden,” paparnya.
Jabatan Jokowi seumur hidup, kata Amir sesuai jargon kerja-kerja-kerja. “Kerja seumur hidup menjabat Presiden,” jelas Amir.
Selain itu, ia menilai Gubernur, Wali Kota, Bupati, anggota DPRD, DPR dijabat seumur hidup. “Kalau kita melaksanakan pemilu beberapa kali biayanya sangat mahal, lebih baik anggarannya digunakan untuk rakyat,” pungkasnya.