Juru Bicara Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Farhan Abdillah Dalimunthe mengaku tidak kaget terkait keputusan DPR RI pada Rapat Paripurna, Jumat (9/4) yang menyetujui usulan Pemerintahan Jokowi membentuk Kementerian Investasi.
Dikutip dari CNNIndonesia.com, pembentukan Kementerian Investasi bakal membuat Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) naik kelas menjadi sekelas kementerian. Dengan kebijakan itu otomatis Kepala BKPM bakal menjadi Menteri.
“Pembentukan Kementerian Investasi ini merupakan kelanjutan dari Omnibus Law UU Cipta Kerja, UU Minerba dan RUU lainnya yang telah memicu gerakan sipil kemarin. Pemerintah akan melakukan langkah-langkah untuk mengamankan kepentingan investasi. Jadi kita udah nggak kaget, memang Rezim Pelayan Investasi,” ujar Farhan.
Menurutnya, Pemerintahan Jokowi menjadikan investasi sebagai panglima. Ini adalah bukti bahwa negara hanya menyandarkan persoalan ekonomi pada investasi. Padahal secara sosiologis, realisasi investasi bukanlah (semata-mata) bermakna penyelesaian persoalan sosial yang dihadapi.
“Dalam banyak kasus, yang terjadi justru sebaliknya; investasi mendatangkan bencana, baik dalam bentuk perampasan lahan, perubahan lingkungan sosial, sampai dengan tekanan kehidupan yang lebih terkomersialisasi dan berbiaya tinggi,” lanjut Farhan.
Farhan juga mengkritik realisasi pemerintah atas investasi asing yang selama ini tidak sesuai dengan konsep socio-demokrasi Pancasila.
“Prinsip PRIMA adalah mendorong industri dalam negeri. Fokus investasi harusnya ditujukan untuk mendorong industrialisasi nasional untuk mewujudkan kemandirian ekonomi. Bukan untuk pembiayaan bisnis ekstraktif maupun proyek-proyek mercusuar seperti ibukota baru, kereta cepat, infrastruktur dan hal lain yang tidak produktif. Kalau butuh modal, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) harusnya menjadi andalan, bukan PMA,” tutup Farhan.