HMI MPO Jakarta yang meminta KPK menangkap Anies Baswedan dalam dugaan korupsi lahan rumah DP 0 rupiah harus menjadi bahan instropeksi buat orang nomor satu di Jakarta itu.
“Anies harus instrospeksi atas sikap yuniornya HMI MPO Jakarta yang berunjuk rasa meminta KPK menangkap Gubernur DKI dalam kasus dugaan korupsi rumah DP 0 rupiah,” kata pengamat kebijakan publik Amir Hamzah kepada www.suaranasional.com, Kamis (8/4/2021).
Kata Amir, timnya Anies harus melihat ini secara jernih ketika HMI MPO meminta KPK menangkap Gubernur DKI. “Sangat tidak elok Anies senior HMI MPO didemo yuniornya. baru kali ini terjadi yunior mendemo senior,” jelasnya.
Ia mengatakan, HMI MPO merupakan kelompok pendukung Anies tetapi ada masalah komunikasi sehingga kader-kadernya di Jakarta berunjuk rasa. “Bahkan HMI MPO berencana demo di KPK meminta Anies ditangkap,” ungkap Amir.
Demo HMI MPO, kata Amir menunjukkan pendukung Anies sudah tidak solid. Pendukung Anies itu ada dua kelompok. “Pertama, ahlul bait berada di lingkaran Anies. Kedua ahlul hajat berada di luar termasuk HMI MPO. Kedua pendukung ini mulai tidak akur dan muncul ahlul musibah,” jelasnya.
Ia mengatakan, berdasarkan fakta di lapangan pendukung Anies sebagai modal dasar yang diperoleh saat Pilkada 2017 sudah rapuh. “Ini memerlukan usaha kembali buat Anies untuk memperkuat dukungan dengan melakukan komunikasi dengan berbagai pihak. Misalnya Anies melakukan Tarawih bersama-sama dengan pimpinan DPRD di Masjid Tarawih,” ungkap Anies.
Selain itu, Amir juga menilai HMI MPO Jakarta tidak proporsional yang berunjuk rasa meminta KPK menangkap Anies dalam dugaan korupsi lahan rumah DP 0 rupaih.
“HMI MPO Jakarta meminta KPK menangkap Anies kasus DP 0 persen, itu keliru, tidak proporsional. Kalau meminta KPK menuntaskan kasus lahan DP 0 rupiah itu boleh. KPK bisa menindak kasus Sarana Jaya karena adanya komunikasi Anies dan KPK,” pungkasnya.