Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) makin gila dalam mengelola bangsa Indonesia terutama terjadinya pencemaran lingkungan.
“Semakin gila pengelolaan negeri ini,” kata Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Prof Thamrin Amal Tomagola di akun Twitter-nya @tamrintomagola.
Thamrin mengatakan seperti itu menanggapi pernyataan wartawan senior Dandhy Laksono: Musim salju di Jawa Timur? Sungai Tambak Wedi di Surabaya tercemar fosfat dan khlorin. Dokumentasi tim peneliti Mapala Universitas Muhammadiyah dan Ecoton. Solusinya: Omnibus Law dan tinggal menyatakan ini bukan pencemaran dan tidak berbahaya, seperti limbah batubara dan sawit. Omnibus Law sungguh2b jadi gerbang bencana lingkungan negeri dan rakyat Indonesia.
Thamrin mengatakan, Omnibus Law menjadi menjadi gerbang bencana lingkungan di negeri ini dan rakyat Indonesia.
Selain itu, ia mengkritik Presiden Jokowi yang hanya diam saja atas kebijakan impor beras. “Kepatuhan prosudural dan kepentingan petani Indonesia dilanggar dan diacuhkan Kok @jokowi sbg Pimpinan Pemerintahan diam saja ? Mana pengarahan visi & misi Presiden terhadap Menko Ekuin & Mendag ?”
Dikutip dari mongabay.co.id, Herry Purnomo, peneliti Center for International Forestry Research (CIFOR) saat dihubungi Mongabay, pekan lalu mengatakan, ada risiko tinggi bagi lingkungan di balik efisiensi investasi dan kemudahan berusaha yang ditawarkan oleh UU Cipta kerja. “Ketika sebuah izin diberikan dengan mudah, maka ada risiko tinggi di dalamnya,” katanya.
Hal senada pun terucap dari Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace, Arie Rompas. Dia bilang, banyak pasal-pasal dalam omnibus law yang dapat mempercepat deforestasi.
Kondisi ini, terlihat dari perubahan Pasal 18 ayat 2 Undang-undang Nomor 41/1999 tentang Kehutanan dalam UU Cipta Kerja.