Beberapa nama oknum Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang merecoki birokrasi Pemprov DKI Jakarta muncul ke permukaan.
“Inisial nama oknum TGUPP AS, HD dan HH,” kata pengamat kebijakan publik Amir Hamzah kepada suaranasional, Selasa (16/2/2021).
Di antara oknum TGUPP, kata Amir diduga ada yang membentuk sebuah tim yang disebut Tim Pariwisata yang beranggotakan lebih dari 20 orang, dan ditempatkan di sebuah BUMD. “Digaji oleh BUMD itu dengan kisaran Rp8 juta hingga Rp35 juta per orang per bulan,” ungkapnya.
Amir mengatakan, tidak ada satu pun BUMD yang tidak terimbas pandemi Covid-19. Bahkan di antara BUMD milik Pemprov DKI ada yang hingga sekarang masih bergantung pada PMD (Penyertaan Modal Daerah).
Amir mengatakan, oknum TGUPP diduga telah bertindak melampaui tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) serta kewenangannya, sehingga terjadi kisruh di lingkungan birokrasi di Pemprov DKI.
“Saya dapat informasi dari banyak sekali ASN di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota tentang sepak terjang oknum di TGUPP, tapi saya tegaskan ini tidak berkaitan dengan lembaganya, karena tidak semua anggota TGUPP yang bertindak di luar Tupoksi dan kewenangannya,” pungkasnya.
