Pernyataan Sekretaris Kabinet (Setkab) Pramono Anung tidak dipercaya yang minta pemerintah dikritik karena Jumhur Hidayat dan Syahganda Nainggolan masih ditahan.
“Mana pula prcaya omongan Pram ini. Kawannya @syahganda @jumhurhidayat semasa aktivis di ITB sj tdk dbantu bebas,” kata Direktur Indonesia Future Studies (INFUS), Gde Siriana Yusuf, dalam akun Twitternya, @SirianaGde.
Kata Gde, bukan kritik keras yang dibutuhkan Presiden Jokowi tetapi solusi karena bingung atas situsi kusut ini. “Ada yg mau ksh solusi? BuzzeRp pun tak mau,” ungkapnya.
Menurut Gde, pernyataan Jokowi yang minta masyarakat mengkritik pemerintah sarat dengan kepentingan ekonomis. “Domestik, ingin gunakan dana wakaf tunai. Internasional, butuh hutang negara-negara barat yang concern pada demokrasi & kebebasan berpendapat,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta masyarakat untuk lebih aktif dalam memberi masukan dan kritik pada pemerintah. Hal ini, kata Jokowi, adalah bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.
“Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi maladministrasi dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya-upaya perbaikan perbaikan,” kata Jokowi, Senin (7/2/2021)
Sehari setelah itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menambahkan bahwa kritik, saran, dan masukan itu seperti jamu yang menguatkan pemerintah. “Kami memerlukan kritik yang terbuka, kritik yang pedas, kritik yang keras, karena dengan kritik itulah pemerintah akan membangun lebih terarah dan lebih benar,” ujar Pramono dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional, Selasa (8/2/2021).
