Partai Gerindra tidak memikirkan kesehatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atas disetujuinya pelaksanaan Pilkada serentak 2024 bersamaan dengan Pileg dan Pilpres.
“Padahal berbarengan dengan pileg aja udah kerepotan dan banyak KPPS tewas, Katanya sih kelelahan,” kata aktivis Pro Demokrasi (ProDem) Nicho Silalahi di akun Twitter-nya @Nicho_Silalahi.
Nicho mengatakan seperti itu menanggapi berita dari kompas.com berjudul “Gerindra Dukung Pelaksanaan Pilkada Serentak Berbarengan dengan Pilpres 2024”
Ia mencurigai Gerindra menyetujui Pilkada serentak 2024 karena sulitnya pengawasan. “Apa Gerindra sudah punya strategi. Mentang-mentang dalam kekuasaan?” ungkapnya.
Kata Nicho, pernyataan Gerindra ini berbeda ketika menyetujui Pilkada serentak Desember 2020 di saat masyarakat meminta untuk ditunda disebabkan adanya Covid-19. “Kok pada Desember 2020 saat Pilkada serentak Gerindra tidak minta ditunda,” jelas Nicho.
Menurut Nicho, Pilpres yang dibarengi pileg saja pada kesulitan untuk untuk mengawal suara. “Emang bisa saksi partai yang dilapanan mengawal itu semua ? Wong caleg yang main aja fokusnya cuma dirinya doank dan bukan tidak mungkin saksi itu hanya ngawal suara caleg jagoannya,” paparnya.
Kata Nicho, pelaksaan Pilkada serentak 2024 berbarengan dengan Pileg dan Pilpres memungkinkan banyak kecurangan karena kesulitan melakukan pengawasan. Jangan konyol deh mending kita “TOLAK PILKADA SERENTAK ITU”, bila perlu PILPRES tidak lagi disatukan dengan PILEG biar kecurangan pemilu bisa kita minimalisir, sehingga kita bisa dapatkan pemilu bermartabat jauh dari praktik² kecurangan dan tidak ada rakyat yang mati kelelahah,” pungkas Nicho.
Partai Gerindra mengusulkan Pilkada serentak tetap digelar pada 2024 sesuai dengan UU Pemilu tahun 2017.
“Partai Gerindra merasa konsistensi dalam menyelenggarakan pemilihan Umum pada pola demokrasi yang berkualitas haruslah menjadi komitmen bersama. Gerindra berpikir agar UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang menjadi landasan pemilu di 2019 sebaiknya tetap dipertahankan,” ujar Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani melalui keterangan tertulisnya, Ahad (31/1/2021).
Muzani mengatakan proses persiapan pemilu 2024 bisa dilakukan dari sekarang. Hal itu dilakukan supaya kualitas demokrasi dapat berjalan dengan baik.
“Termasuk kita dapat mengurangi bagaimana ekses negatif dari pemilihan Umum seperti money politik itu juga harus menjadi perhatian kita. Karena itu Gerindra menginginkan agar UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum sebaiknya tetap dipertahankan sebagai sebuah landasan bagi penyelenggaraan pemilihan Umum legislatif dan presiden pada 2024. Kami merasa kalau komitmen ini menjadi sebuah cara pandang bersama partai-partai maka kualitas Pemilu kita dan kualitas demokrasi kita akan lebih baik,” katanya.
