Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa menolak jika rakyat menginginkan mantan Wali Kota Solo itu menjabat tiga periode.
“Rakyat inginkan tiga periode, Jokowi tak bisa menolak,” kata Koordinator Pandu Jokowi, Haryanto Subekti dalam pernyataan kepada suaranasional, Ahad (20/12/2020).
Menurut Haryanto, Ketua DPR yang juga kader PDIP Puan Maharani sudah memberikan sinyal wacana jabatan Presiden tiga periode bisa dibahas di Komisi II. “DPR sebagai wakil rakyat telah menyerap aspirasi rakyat secara baik. Selama ini rakyat menilai Presiden Jokowi telah menjadi presiden terbaik dan dicintai rakyat,” papar Haryanto.
Kata Haryanto, tiga periode Jokowi untuk menyelamatkan bangsa Indonesia jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggungjawab dan merusak negara. “Wacana yang diutarakan Puan Maharani sangat visioner untuk menyelamatkan bangsa dan negara di tengah munculnya kelompok radikal dan teroris di Indonesia,” ungkapnya.
Menurut Haryanto, partai koalisi tentunya akan mendukung menggodok ulang undang-udang jabatan presiden. “Golkar, PKB, PPP, PAN, Gerindra, NasDem, Hanura, Periondo, PSI, PKPI akan mendukung perubahan periode jabatan presiden,” jelas Haryanto.
Haryanto mengatakan, relawan Jokowi akan solid di belakang mantan Wali Kota Solo untuk jabatan tiga periode. “Semua relawan Jokowi seluruh Indonesia kompak dan solid mendukung Jokowi tiga periode,” ungkapnya.
Ketua DPR Puan Maharani menyebut wacana masa jabatan presiden sebanyak 3 periode perlu dikaji. Wacana tersebut nantinya akan dibahas di Komisi II yang membidangi pemerintahan.
“Ya itu masih wacana tentu itu harus dikaji kembali secara baik, jangan sampai kita mundur ke belakang. Jadi ini akan jadi wacana yang akan kita bicarakan di komisi II, gimana UU dan lainnya,” kata Puan kepada wartawan di Plaza Senayan, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019).
Puan sebagai pimpinan DPR juga belum memberi tanggapan pasti terkait wacana tersebut. Dia mengaku akan mengikuti kajian dengan komisi DPR terlebih dulu.
“Saya kan duduk di komisi dan saya ingin liat gimana kajiannya, tapi apa pun yang jadi sikap partai tentu sebagai ketua DPR yang wakili PDIP tentu nantinya saya akan melihat dan nilai gimana kajian antara DPR legislatif, dan UU-nya serta PDIP,” ucap Puan yang berasal dari PDIP.
