Kalau rezim penguasa Jokowi terus mencari-cari kesalahan agar bisa menahan Imam Besar Umat Islam Habib Rizieq Syihab (HRS), risiko politiknya sangat besar. Penahanan HRS justru bisa memicu aksi massa turun ke jalan untuk melakukan gerakan People Power.
Demikian dikatakan wartawan senior Tjahja Gunawan dalam artikel berjudul “Penahanan Habib Rizieq Bisa Memicu People Power”
Menurut Tjahja Gunawan, Gerakan People Power ujungnya bisa pada gerakan penggulingan kekuasaan presiden secara paksa melalui aksi demonstrasi rakyat.
“Jika seluruh rakyat sudah turun ke jalan, sangat mungkin Presiden Jokowi akan dipaksa untuk melektakkan jabatannya karena dinilai telah melanggar konstitusi atau melakukan penyimpangan.
Munculnya gerakan People Power merupakan perlawanan dan bentuk protes terhadap bentuk kezaliman dan kesewenangan para penguasa. Pasca pemilu di Indonesia 2019 lalu, istilah People Power sebenarnya sudah mulai ramai diperbincangkan.
Kata Tjahja, banyak rakyat Indonesia yang ingin memberontak terhadap berbagai kebijakan penguasa yang menyimpang. Masyarakat meyakini bahwa ada yang tidak beres di balik sistem pemerintahan yang berjalan selama ini. Pemerintah dikendalikan oleh kekuatan oligarki dan para cukong yang memiliki dana tak terbatas.
Di Indonesia, gerakan People Power pernah terjadi ketika masyarakat menggulingkan rezim Presiden Soeharto pada Mei 1998 yang menuntut reformasi dan perubahan. Salah satu faktor yang memicu rakyat Indonesia meminta perubahan adalah fenomena krisis moneter sejak Juli 1997.
“Akibat adanya krismon, amarah rakyat Indonesia tak terbendung lagi. Mereka menuntut perubahan hingga turun ke jalan. Dari sanalah lahir Orde Reformasi yang ditandai dengan lengsernya Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia. Saat ini kondisi Indonesia tidak jauh berbeda dengan tàhun 1998 bahkan sekarang jauh lebih parah,” ungkapnya.
