Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru saja selesai menyusun kepengurusan baru periode 2020 – 2025. Sejumlah nama lawas tidak lagi nampak dalam kepengurusan baru ini.
Misalnya nama Tengku Zulkarnain dan Din Syamsudin yang dikenal vokal mengkritik pemerintah. Kepengurusan baru MUI ini rupanya mendapat renspons dari politisi gaek Amien Rais.
Amien yang vokal mengkritik pemerintah pun mengingatkan MUI di periode ini. Menurut dia MUI tidak boleh menjadi alat kekuasaan. Jika itu terjadi akibatnya bisa sangat berbahaya.
Hal tersebut disampaikan Amien Rais di Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Sabtu (28/11/2020). Di lokasi tersebut, Amien didapuk menjadi pembicara dalam acara bertajuk “Kuliah Politik Untuk Ummat”.
“Yang penting, MUI jangan jadi alat. Begitu ulama jadi alat kekuasaan, wasalamualaikum. Begitu berat akibatnya,” ungkap Amien.
Eks Ketua MPR tersebut berharap agar MUI tetap memegang teguh kebenaran. Dia mengingatkan, agar para ulama tidak menjual agama untuk sesuatu yang sifatnya duniawi.
“Jadi lewat ini saya harapkan para ulama yang ada di MUI pegang teguh kebenaran. Jangan sampai sekali-kali menjual agama untuk sesuatu yang keduniaan. Itu dikutuk Allah,” papar Amien.
Amien memcontohkan, banyak ulama yang sebelumnya ‘lurus’, pada akhirnya ‘belok’ karena kekuasaan. Melalui kesempatan tersebut, Amien mengingatkan agar para ulama di MUI untuk berhati-hati.
“Makanya hati-hati jangan. Karena ini di Alquran banyak sekali contohnya ulama yang di dunia yang jalannya lurus, gara-gara kekuasaan menjadi berubah,” kata dia.
Tim formatur Musyawarah Nasional MUI ke-10 menunjuk Miftachul Akhyar menjadi ketua umum MUI mengganti Maruf Amin.
“Yang penting, MUI jangan jadi alat. Begitu ulama jadi alat kekuasaan, wasalamualaikum. Begitu berat akibatnya,” ungkap Amien.
Tim formatur Munas MUI ke-10 yang terdiri dari 17 orang menggelar pertemuan tertutup di Jakarta, hari ini, juga menunjuk sejumlah nama untuk mengisi sejumlah posisi di struktur kepengurusan.
“Suasananya sangat cair, tidak alot, sehingga alhamdulillah pertemuaan hasilkan keputusan Dewan Pengurus Harian dan Dewan Pertimbangan. Hasilnya tidak boleh diganggu gugat,” kata Ketua Tim Formatur Munas MUI ke-10 Maruf Amin.
Ketum MUI yang baru Miftachul Akhyar adalah Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Sementara itu, sejumlah nama juga mengisi posisi lainnya seperti Amirsyah Tambunan (mewakili Muhammadiyah) yang ditetapkan sebagai sekretaris jenderal MUI menggantikan Anwar Abbas (Muhammadiyah) yang kini menjadi wakil ketua umum MUI.
Untuk posisi wakil ketua umum MUI kini diisi tiga orang di mana pada periode sebelumnya dua nama mewakili Muhammadiyah dan NU.
Tiga nama waketum baru itu di antaranya Marsyudi Suhud (NU), Anwar Abbas (Muhammadiyah) dan Basri Bermanda (Persatuan Tarbiyah Islamiyah).
Maruf Amin ditunjuk menjadi Ketua Dewan Pertimbangan MUI menggantikan Din Syamsuddin.
Selain menetapkan formasi kepengurusan baru, Munas ke-10 MUI menghasilkan empat fatwa soal haji dan satu fatwa terkait human deploit cell.
Sementara untuk rekomendasi, Munas X MUI mengeluarkan Taujihat Jakarta merespons berbagai problematika dan dinamika mutakhir di tingkat nasional dan internasional.
(Suara)
