Ada Kekhawatiran terjadi peristiwa besar di negeri ini ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menerima nasihat dari NU, Muhammadiyah dan MUI tentang UU Omnibus Law Cipta Kerja.
“NU, Muhammadiyah dan MUI minta Presiden Jokowi membatalkan UU Omnibus Law Cipta tetapi ditolak pemerintah. Penolakan ini dikhawatirkan ada peristiwa besar di negeri ini,” kata anggota Koalisi Masyarakat Penegak Kedaulatan (KMPK) Rina Triningsih kepada suaranasional, Selasa (20/10/2020).
Menurut Rina, harusnya Presiden Jokowi mematuhi nasihat dari NU, Muhammadiyah dan MUI yang meminta UU Omnibus Law Cipta Kerja dibatalkan. “Kalangan akademisi di seluruh Indonesia juga sudah bersuara untuk menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja,” paparnya.
Kata Rina, Presiden Jokowi lebih mematuhi nasihat oligarki yang ingin mempertahankan UU Omnibus Law Cipta Kerja. “Meminta ke MK untuk yang tidak setuju UU Omnibus Law Cipta Kerja bukan solusi. Apalagi diperkuat pernyataan Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar, hakim MK dipilih DPR dan Presiden,” jelas Rina.
Selain itu, ia mengatakan, jika ada perubahan besar di negeri ini dilakukan secara damai dan tidak ada korban jiwa. “Perubahan besar dilakukan damai bersama rakyat untuk menyelamatkan negeri ini dari kepentingan oligarki,” pungkasnya.
