Nonton Bareng (nobar) Film G30S/PKI di masjid atau musala sebagai bentuk penistaan terhadap agama Islam.
“Jika masjid atau musala dipakai untuk nobar film G30S/PKI, maka kita merendahkan fungsi masjid sebagai tangga langit, menjadi tangga politik, itulah yang disebut penistaan agama sesungguhnya,” kata politik politikus PDIP Kapitra Ampera dalam pesan singkat kepada suaranasional, Selasa (29/9/2020).
Menurut Kapitra, tidak sepantasnya nobar G30S/PKI dilakukan di masjid atau musala. “Masjid atau musala tempat merunduukkan hati dan pikiran, Allah pemilik semesta, agar tercipta komunikasi antara seorang hamba dan khaliq dalam melepaskan keduniaan sejenak,” ungkapnya.
Politikus PDIP Aria Bima mengatakan pemutaran film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI dihentikan oleh mantan Menteri Penerangan era Presiden BJ Habibie, Yunus Yosfiah, yang merupakan penasehat Prabowo Subianto.
“Penghentian film itu sudah dilakukan mantan Menteri Penerangan Yunus Yosfiah,” ujar dia, di posko pemenangan Cemara, Jakarta, Jumat (28/9/2018).
Dikutip dari Tempo, Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam mengatakan bahwa penghentian pemutaran film itu terjadi karena ada telepon dari Marsekal Udara (Purn) Saleh Basarah kepada Juwono Sudarsono dan Yunus Yosfiah.
“Waktu itu ada permintaan dari Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara Republik Indonesia [PP AURI],” kata Asvi, Kamis, 27 September 2012.
Yunus Yosfiah menyatakan penghentian pemutaran film itu terjadi karena ada nuansa pengkultusan tokoh dan tak sesuai dengan dinamika reformasi. Film sejenis, seperti Janur Kuning, Serangan Fajar, pun dihentikan.
“Karena itu, tanggal 30 September mendatang TVRI dan TV swasta tidak akan menayangkan lagi film Pengkhianatan G30S/PKI,” ujar Yunus seperti dikutip dari Kompas edisi 24 September 1998.
