Kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diperpanjang oleh Anies Baswedan sangat politis karena menjadi panggung untuk menaikkan populariras mantan Rektor Universitas Paramadina itu.
“Apalagi PSBB patut diduga hanya dijadikan panggung oleh Gubernur agar terus menjadi bahan berita. Dan Anies terlalu asyik memainkan PSBB,” kata politikus PDIP Gembong Warsono kepada wartawan, Ahad (27/9/2020).
Kata Gembong, penerapan PSBB ketat yang diberlakukan hampir 14 hari belum menampakkan hasil sebagaimana yang disampaikan oleh Anies ke publik. “Sebab, PSBB ketat ini belum mampu mengubah kebiasaan warga Ibu Kota untuk taat terhadap penerapan protokol kesehatan, padahal seharusnya ini yang harus digenjot oleh Pak Anies,” ungkapnya.
Gembong menyarankan DKI menerapkan konsep pembatasan sosial di skala RT dan RW. Menurutnya, peran tokoh masyarakat di lingkup RT-RW penting untuk membuat masyarakat patuh menerapkan protokol kesehatan.
“Saran saya kepada Pemprov untuk menjadikan gerakan kolektif warga Ibu Kota, menjadikan penerapan protokol kesehatan sebagai budaya dalam kehidupan sehari-hari, dengan menggandeng keterlibatan secara aktif para tokoh masyarakat, Karang Taruna, ulama, RT, RW,” ujar Gembong.
Anggota Komisi D DPRD DKI dari F-PDIP Hardiyanto Kenneth menilai PSBB ketat tidak efektif memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kenneth menyoroti lonjakan kasus positif baru di DKI Jakarta selama masa PSBB ketat.
“Kasus positif COVID-19 di Jakarta terus melonjak, walaupun sudah dilakukan penerapan PSBB total selama dua pekan kemarin. Saat ini secara total di Jakarta positif COVID-19 mencapai 68.927 kasus,” kata Kent.
