Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersikeras menyelenggarakan Pilkada serentak 2020 di antaranya ingin menyelamatkan calon dinasti politik.
“Jokowi ngotot menyelenggarakan Pilkada serentak tahun ini pertama, keselamatan calon dinasti politik. Istana tidak tidak ingin kehilangan momentum untuk membangun dinasti politik,” kata Ketua Dewan Pengurus IDe Abdurrahman Syebubakar kepada suaranasional, Selasa (22/9/2020).
Kata Abdurrahman, di tengah ketidakpastian nasib politiknya akibat gagal fatal menangani corona, Jokowi tidak yakin dukungan rakyat, pialang politik dan cukong terhadap anak dan menantunya yang akan merebut kekuasaan di Solo dan Medan tetap terjaga setelah 2020. Terlebih, tidak ada jaminan rezim Jokowi bisa melewati tahun 2020 dengan selamat.
Menurut Abdurrahman, alasan kedua, efisiensi biaya pemenangan dan setoran cukong. penundaan pelaksanaan Pilkada berarti sosialisasi dan “kampanye” pemenangan mulai dari awal lagi dengan biaya tambahan bagi pasangan calon.
“Implikasinya, setoran cukong untuk membiayai pemenangan pasangan calon juga bertambah. Guna menekan biaya, para cukong berkepentingan agar pilkada tetap dilaksanakan tahun ini,” jelasnya.
Alasan ketiga, kata Abdurrahman, efektifitas jual beli suara (politik uang). Kondisi ekonomi rakyat yang makin sulit akibat kegagalan pemerintah menangani dampak Covid-19 menjadi “faktor pembenar” dan lahan subur politik uang yang telah menjadi tradisi dalam kontestasi elektoral di Indonesia. Sogokan kepada rakyat melalui politik uang diduga cukup “efektif” dalam kondisi serba sulit saat ini.
Abdurrahman mengatakan, alasan keempat, prosesi Pilkada tahun ini akan membantu menggeliatkan ekonomi yang sedang terpuruk dengan gelontoran uang dalam jumlah yang sangat besar ke masyarakat, baik dalam bentuk pembiayaan politik (political financing) maupun jual beli suara (vote buying) melalui berbagai modus.