Rezim Joko Widodo (Jokowi) bisa kolaps karena tidak mendengar suara Muhammadiyah dan NU yang meminta pelaksaan Pilkada 2020 ditunda karena Pandemi Covid-19.
“Suara NU dan Muhammadiyah yang meminta penundaan Pilkada 2020 tak didengar Rezim Jokowi. Tak lama lagi Rezim Jokowi bisa kolaps,” kata aktivis Malapetaka Limabelas Januari (Malari) 74 Salim Hutadjulu kepada suaranasional, Selasa (22/9/2020).
Menurut mantan tahanan politik era Soeharto ini, NU dan Muhammadiyah melihat dari segi kesehatan jika pelaksanaan Pilkada 2020 tak ditunda. “Kalau Pilkada 2020 tidak ditunda, penyebaran Covid-19 makin meluas dan bisa membahayakan masyarakat,” papar Salim.
Kata Salim, harusnya Rezim Jokowi belajar dari kesalahan dalam mengatasi Covid-19. “Rezim Jokowi menyepelekan dalam mengatasi Covid-19 bahkan mengerahkan buzzer untuk membuat opini bahwa pendekatan ekonomi lebih penting daripada kesehatan dalam mengatasi virus dari Cina itu,” jelasnya.
Salim mengatakan, rakyat bisa menilai bersikerasnya Rezim Jokowi menolak menunda Pilkada 2020 karena ada kepentingan cukong yang telah memberikan dana kepada para calon kepala daerah. “Calon kepala daerah yang telah didanai cukong harus segera menang agar kebijakan cukong tetap aman di daerah,” ungkap Salim.
Presiden Jokowi tak setuju jika Pilkada 2020 harus ditunda. Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman mengatakan, Pilkada 2020 tetap digelar Desember mendatang.
“Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tetap sesuai jadwal, 9 Desember 2020, demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih,” kata Fadjroel dalam keterangan, Senin (21/9).
Fadjroel mengatakan, Jokowi tak setuju Pilkada 2020 ditunda karena tak ada satu negara pun yang bisa memprediksi kapan wabah corona berakhir.
“Presiden Joko Widodo menegaskan penyelenggaraan pilkada tidak bisa menunggu pandemi berakhir, karena tidak satu negara tahu kapan pandemi Covid-19 akan berakhir,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fadjroel mengatakan, toh banyak negara lain di dunia yang tetap menjalankan pemilu di tengah pandemi corona. Menurut dia, Indonesia bisa menjadikan hal ini sebagai contoh.
“Pilkada di masa pandemi bukan mustahil. Negara-negara lain seperti Singapura, Jerman, Prancis, dan Korea Selatan juga menggelar Pemilihan Umum di masa pandemi,” ujarnya.
