Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (Waka BIN) harus diisi kalangan sipil dan aktivis 98 karena kinerja telik sandi negara itu lebih menekankan mengumpulkan data dan menggunakan intelijenia.
“Harus ada tiga Waka BIN dan salah satunya dari kalangan sipil dan aktivis 98,” kata Ketua Umum Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis 98 (PPJNA 98) PPJNA 98 Anto Kusumayuda kepada suaranasional, Senin (14/9/2020).
Kata Anto, keberadaan kalangan sipil dan aktivis 98 menjadi Waka BIN untuk mengantisipasi musuh dari dalam dan luar negeri. “Aktivis 98 mempunyai jaringan yang luas di dalam negeri dan luar negeri. Di dalam negeri, aktivis 98 mengetahui berbagai kelompok baik kanan, kiri maupun tengah,” jelas Anto.
Anto mengatakan, BIN harus melakukan pendekatan sosial dalam menghadapi permasalahan bangsa dan negara. “Sudah bukan jamannya lagi BIN melakukan pendekatan militer,” papar Anto.
Kata Anto, BIN harus melakukan evaluasi dan reposisi termasuk pengurangan TNI di lingkungan badan telik sandi negara itu. “Para pejabat BIN dari Kopassus dan TNI bisa diganti atau dkurangi,” ungkapnya.
Selain itu, Anto tidak mempermasalahkan pasukan khusus BIN Rajawali. “Pasukan khusus BIN Rajawali sebagai kebutuhan presiden untuk mengantisapasi kondisi darurat,” pungkasnya.
