Oleh: Tardjono Abu Muas, Pemerhati Masalah Sosial
Enam bulan telah berlalu sejak penyebaran covid-19 yang mulai menyerang negeri kita pada awal Maret 2020 lalu, hingga kini pun belum dapat diprediksi kapan berakhirnya. Bahkan tren penularannya cenderung terus meningkat yang dampak akhirnya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan harus menarik “rem darurat covid” (RDC).
Mencermati situasi dan kondisi yang sangat mengkhawatirkan atas terus meningkatnya penyebaran covid-19, maka Pemprov. DKI mengambil kebijakan yang tidak populer dengan menarik RDC atau pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid II yang akan diberlakukan mulai Senin, 14 September 2020.
Penarikan RDC dengan diberlakukannya PSBB jilid II kali ini kondisinya seperti saat digulirkannya PSBB pertama pada bulan Maret 2020 lalu, bahkan PSBB jilid II kali ini diindikasikan akan dijalankan lebih ketat lagi dalam pelaksanaannya, terutama penekanan kepatuhan terhadap protokol kesehatan.
Enam bulan berlalu dengan berbagai daya dan upaya berperang melawan corona, namun memasuki bulan ketujuh ini tren penularan Coid-19 malah meningkat. Kini tiba saatnya para pemangku kebijakan negeri ini untuk jujur mengakui kegagalan dalam menghadapi perang melawan corona.
Diakui atau tidak, salah satu indikasi kegagalan pemerintah dalam melawan corona adalah, saat ini negara kita menjadi negara yang ditakuti oleh beberapa negara lain yang mengeluarkan larangan bagi warganya untuk masuk Indonesia dan sebaliknya melarang WNI untuk masuk negara mereka.
Demikian pula mau diakui atau tidak, salah salah satu faktor kegagalan negara kita menghadapi corona adalah ketidakfokusan penanganan. Yang terjadi selama enam bulan berlalu penanganan medis dibarengkan dengan masalah ekonomi.
Apresiasi sikap pemprov. DKI atas keberaniannya mengambil kebijakan yang tidak populer demi melindungi warganya dari serangan corona yang lebih parah lagi.
Semoga tidak terjadi lagi tarik-ulur kebijakan dalam menghadapi wabah virus corona ini, dimana pada masa enam bulan lalu terasa kebijakan yang diambil pemerintah daerah dilindas oleh kebijakan pemerintah pusat yang masih belum menjadikan masalah medis menjadi fokus utamanya.
