Putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang juga Wakil Ketua DPRD DKI, Zita Anjani menolak pertanggungjawaban Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Senin (7/9/2020).
Dalam penolakan pertanggungjawaban Anies, Zita bersama anggota Fraksi PAN DPRD DKI menyatakan walk out dalam rapat paripurna pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) Tahun Anggaran 2019.
fungsi anggota dewan ialah menyampaikan aspirasi rakyat kepada eksekutif. Kata dia, DPRD DKI dan Pemprov DKI harus bisa bersinergi agar bisa mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu, Pemprov jangan bekerja sendiri.
“Tidak bosan saya mengingatkan saudara Gubernur bahwa ada kami legislatif yang menampung suara rakyat,” tegasnya.
Zita secara tegas menanyakan hasil tindak lanjut yang dilakukan Pemprov DKI atas masukan anggota dewan. Anggota dewan memberikan masukan ke Pemprov DKI usai melaksanakan reses.
“Kita di sini bukan cuma kunker (kunjungan kerja), mohon saudara Gubernur hargai kami. Kami mempertanyakan hasil reses kami,” pintanya.
Pengesahan Raperda P2APBD dimaksudkan agar dewan dapat segera membahas APBD perubahan. Sebelum melangkah jauh ke sana, Zita mengingatkan bahwa sejauh ini hasil resap aspirasi warga melalui reses dewan tidak diakomodir.
“Selain masalah transparansi, alasan kedua yang membuat kami harus menolak, yakni karena masih banyak aspirasi dewan yang belum didengarkan. Kami menyerap banyak aspirasi lewat reses. Salah satu cara kami mengajukan suara rakyat ya lewat laporan reses. Tapi tidak ada yang masuk,” tegasnya.
Salah satu aspirasi warga yang sampai saat ini tidak didengar Anies Baswedan adalah soal penataan kawasan kumuh di Ibu Kota. Zita mengatakan saat ini Jakarta punya 136 kampung yamg terkesan tak tersentuh pemerintah, padahal masalah ini sudah berkali-kali disampaikan ke Pemprov DKI.
“Kita bisa lihat data, masih banyak kampung kumuh. Ada 136 kampung kumuh di Ibu Kota yang belum disentuh pemerintah. Aspirasi rakyat di kampung ini yang harus jadi prioritas, tapi sayang tidak diakomodir juga,” sesalnya.
Adapun anggota dewan yang memilih keluar dari ruang rapat dengan alasan yang sama adalah anggota fraksi PSI August Hamonangan, Basri Baco dari Fraksi Golkar, Hasan Basri Umar dari Fraksi NasDem, dan Lukmanul Hakim dari PAN.
Sementara itu, Politisi Gerindra M Taufik mengatakan wajar saja aspirasi yang telah disampaikan para anggota dewan belum ditindaklanjuti Anies. Sebab hasil reses pada tahun ini bakal masuk dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2021. Menurutnya, aksi walk out sejumlah fraksi salah tempat.
“Hasil reses sekarang adalah untuk program 2021. Jadi memang dia kan harus masuk di dalam RKPD. Enggak bisa satu anggota dewan datang ke wali kota, eh beresin ya jalan depan rumah gue. Eh gorong-gorong depan rumah gue beresin. Itu bisa 50 ribu item kalo begitu. Saya kira itu mekanisme aturannya seperti itu,” pungkasnya.
