Anies Baswedan gagal kelola Jakarta dan harus dipecat karena laporan pertanggungjawabannya ditolak mayoritas fraksi DRPD DKI.
“Mayoritas Fraksi DPRD DKI sudah menyerap aspirasi rakyat dengan menolak pertanggungjawaban Anies Baswedan. Penolakan itu membuktikan Anies gagal kelola Jakarta dan harus dipecat,” kata Koordinator Gardu Banteng Marhaen (GBM) Sulaksono Wibowo kepada suaranasional, Selasa (8/9/2020).
Menurut Sulaksono, penolakan pertanggungjawaban mayoritas Fraksi DPRD DKI terhadap Anies harus diikuti dengan penjatuhan terhadap mantan Rektor Universitas Paramadina itu.
“Rakyat DKI Jakarta akan mendukung 100 persen langkah DPRD DKI Jakarta untuk segera menjatuhkan Anies Baswedan. Selama Anies memimpin Jakarta, ibu kota berantakan dan hancur,” paparnya.
Sulaksono mengatakan, aktivis Jakarta yang terdiri para tokoh Betawi sudah menyatakan kritik terbuka terhadap Anies Baswedan.
“Beberapa kali aktivis Jakarta mengadakan seminar maupun diskusi, menyoroti kinerja Anies yang tidak tepat sasaran. Aktivis Jakarta juga menyoroti TGUPP yang dikuasai kelompok UGM dan hanya makan gaji buta saja,” jelas Sulaksono.
Mayoritas fraksi dalam rapat paripurna DPRD bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menolak laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Gubernur Anies Baswedan dan jajarannya di Jakarta, Senin (7/9). Penolakan tersebut disampaikan sesaat setelah rapat yang digelar di Ruang Paripurna Gedung DPRD DKI Jakarta dibuka oleh Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi pukul 14:00 WIB.
Beberapa fraksi langsung berebut mengajukan interupsi yang mayoritas menolak Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan APBD (P2APBD) Gubernur Anies Baswedan. Fraksi yang menolak P2APBD tersebut, di antaranya Fraksi PAN, Golkar, Nasdem, dan PSI.
“Mewakili pimpinan perempuan dan termuda saya menolak P2APBD karena tidak ada transparansi. Kami percuma reses sudah tiga kali kalau itu tidak ditindaklanjuti,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani.
Zita meminta Anies sebagai pimpinan dari eksekutif untuk menindaklanjuti hasil reses yang mereka lakukan. “Kami di sini bukan cuma kunker (kunjungan kerja), mohon saudara gubernur hargai kami. Kami mempertanyakan hasil reses kami,” ucap politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
