Istana keblinger atas pernyataan influencer mempunyai peran penting dalam proses komunikasi antara masyarakat dengan pemerintahan Jokowi.
“Istana telah keblinger menganggap influencer mempunyai peran penting dalam komunikasi antara masyarakat dengan pemerintahan Jokowi,” kata pengamat politik Muslim Arbi kepada suaranasional, Selasa (1/9/2020).
Menurut Muslim, influencer membuat kebohongan terhadap masyarakat. “Influencer dibayar penguasa untuk membohongi rakyat dengan mendukung RUU Omnibus Law, UU KPK hasil revisi maupun lainnya,” ungkapnya.
Kata Muslim, uang negara digunakan membayar influencer untuk menutupi kebohongan penguasa. “Rakyat makin cerdas dan mengetahui, pekerjaan influencer itu membohongi rakyat,” papar Muslim.
Muslim mengatakan, influencer memunculkan perpecahan di masyarakat. “Dari awal Jokowi berkuasa sampai sekarang masyarakat terbelah. Dan itu dibiarkan terus,” pungkas Muslim.
Pihak istana kepresidenan mengakui pentingnya peran pemengaruh atau influencer dalam setiap kebijakan yang diterbitkan pemerintah. Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman menjelaskan, influencer merupakan salah satu aktor digital yang punya peran dalam menjembatani jalur komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.
“Aktor digital, termasuk influencer, akan terus berkembang dalam peran-peran penting membangun jaringan informasi yang berpengaruh terhadap aktivitas produktif sosial ekonomi dan politik,” ujar Fadjroel dalam rilis resminya, Senin (31/8).
Fadjroel menambahkan, banyaknya influencer yang lahir dari kelompok masyarakat kelas menengah juga mendukung efektivitas komunikasi yang sedang dibangun pemerintah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun, ujarnya, telah menyatakan bahwa Indonesia harus melakukan transformasi digital sebagai prasyarat transformasi ekonomi dan demokrasi digital.
