Desas desus tidak optimalnya karya kerja yang dapat didedikasikan oleh Gubernur bagi warga Jakarta tidak terlepas dari filtrasi agenda skala prioritas yang bertele-tele di TGUPP alias Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan.
Sudah sejak awal alokasi tugas yang diemban TGUPP adalah menjadi mata telinga sekaligus pengawal untuk mensinergikan kebutuhan prioritas yang cepat dan akurat dari kegiatan dan kebijakan Gubernur sehari-hari melayani warga Jakarta.
Namun apa yang semakin tampak dipermukaan adalah rendahnya disposisi positif dan kreatif serta minimnya pro aktif terhadap situasi dinamika yang berkembang cepat diruang publik Jakarta. Alhasil penilaian terhadap kinerja Gubernur akhir-akhir ini menjadi terkesan datar-datar saja.
Bahkan ada akibat psikologis saat ini dimana wibawa Gubernur pun terasa menurun terkait beberapa substansi permasalahan yang tercermin berasal dari TGUPP. Sebut saja terkait kebijakan GaGe yang tidak tepat disaat transisi PSBB ini karena tidak ada korelasi signifikan bahkan menambah sulit gerak warga pemakai jalan raya. Apalagi malah memasukan kendaraan motor dalam area GaGe, meskipun ditunda.
Semestinya TGUPP mampu membaca situasi yang memungkinkan Gubernur menurunkan kebijakan yang komprehensif dalam membuat warganya bahagia dan maju kotanya itu.
Begitupun dalam kasus keadilan yang terkait Hukum misalnya, kasus warga yang memenangkan mutlak tuntutannya kepada Bank DKI sampai saat ini prosesnya membuat kesan negatif seakan Gubernur tidak patuh Hukum sehingga respek wibawa pun terkesan senyap. Padahal seharusnya Gubernur segera diberitahu TGUPP pentingnya menghormati ‘incracht’ eksekusi pengadilan terhadap kepastian Hukum bagi warganya.
Catatan-catatan minimnya peranan nyata TGUPP yang sudah hampir tiga tahun mendampingi Gubernur Anies secara nyata semestinya segera terbuka mengingat waktu membangun berbagai sudut Ibukota yang bukan hanya fisik semata tetapi juga psikologis dan partisipatif warga semakin sempit.
Jadi sesuai akronim dan tujuannya sebagai Tim Percepatan Pembangunan baik fisik maupun psikologis dalam konteks “trusting and accepted policy” perlu dipertajam sehingga bukan sebaliknya terkesan sebagai penyebab Perlambatan bahkan malah Penghambatan dalam mendampingi agenda kinerja Gubernur…
Adian Radiatus
