RUU Omnibus Law dan RUU BPIP menjadi bukti penguasa tidak berpihak ke rakyat. Penguasa lebih berpihak ke pengusaha dan oligarki.
Demikian dikatakan aktivis Malari 74 Salim Hutadjulu dalam pernyataan kepada suaranasional, Rabu (26/8/2020). “Suara penolakan RUU Omnibus Law dan RUU BPIP tidak ditanggapi serius,” ungkapnya.
Kata tahanan politik era Soeharto ini, demo di berbagai daerah adanya penolakan RUU Omninus Law. “Harusnya Presiden Jokowi mencabut RUU Omnibus Law karena merugikan kalangan buruh,” papar Salim.
Menurut Salim, pemerintah dan DPR juga tidak memperhatikan suara rakyat yang menolak RUU BPIP sebagai pengganti RUU HIP. “Padahal MUI Pusat sudah mengeluarkan maklumat 1 Muharram 1442 yang isinya menolak RUU BPIP dan meminta Presiden Jokowi membubarkan BPIP,” jelas Salim.
Salim menyarakan Presiden mendengar tuntutan rakyat agar bisa selamat sampai 2024. “Saya khawatir, Jokowi bisa jatuh di tengah jalan karena tidak mendengar suara rakyat,” pungkas Salim.
