Selama Joko Widodo (Jokowi) berkuasa, kemiskinan dan kerentanan di Indonesia sangat besar.
“Pada periode pertama pemerintahannya, penduduk miskin dan nyaris miskin membludak mencapai 140 juta jiwa,” kata Ketua Dewan Pengurus IDe Abdurrahman Syebubakar kepada suaranasional, Rabu (5/8/2020).
Menurut Abdurrahman, selama Jokowi berkuasa, jumlah rakyat yang menderita kelaparan juga tinggi. “Sementara tidak kurang dari 22 juta rakyat menderita lapar kronis,” papar alumni pascasarjana The Australian National University ini.
Kata Abdurrahman, selama Jokowi berkuasa, terjadi ketimpangan yang sangat akut antara orang kaya dan miskin. “Kekayaan empat orang terkaya setara dengan kekayaan 100 juta penduduk termiskin,” jelasnya.
Ia juga mengatakan, janji Jokowi untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi juga tidak terbukti dan utang negara justru makin menumpuk.
“Pertumbuhan ekonomi jauh dari target meroket seperti sesumbar Jokowi, utang negara meroket, korupsi merajalela dan oligarki meluas, ketimpangan akut dengan penguasaan aset secara mutlak di tangan segelintir kelompok super kaya, tingkat demokrasi dan kebebasan Indonesia anjlok, kohesi sosial terkoyak, dan hukum tebang pilih,” paparnya.
Selain itu, menurut Abdurrahman, Rezim Jokowi mempertontonkan kecurangan dan keculasan di hadapan rakyat. “Daftar keculasan Jokowi terus berlanjut. Sebut saja, RUU Omnibus Law pesanan pemodal yang menindas hak-hak buruh, UU Minerba yang memanjakan korporasi serta mengancam lingkungan dan nasib rakyat, dan UU Korona No.2/2020 yang membuka jalan korupsi politik dan menancapkan kekuasaan totaliter,” pungkasnya.
