Peraturan perundang-undangan dan kebijakan Rezim Joko Widodo (Jokowi) hanya menģuntungkan cukong seperti pemindahan Ibu kota, RUU omnibus law, pembangunan infrastruktur, UU minerba.
Demikian dikatakan pengamat politik yang juga pengurus Institute for Democracy Education(IDe) Abdurrahman Syebubakar dalam pernyataan kepada suaranasional, Kamis (30/7/2020).
Kata Abdurrahman, kebijakan Jokowi yang menguntungkan cukong sebagai balas budi di Pilpres 2014 dan 2019. “Langsung maupun tidak langsung kebijakan dan peraturan perundang-undangan tersebut terkait utang budi pilpres 2014 dan 2019,” jelas Abdurrahman.
Selain itu, Abdurrahman mengatakaan, UU Corona merupakan salah satu dari sekian banyak kerusakan yang diproduksi Rezim Jokowi sejak berkuasa 2014. “Jokowi lahir dari rahim kecelakaan politik elektoral 2014 hasil rekayasa dan perselingkuhan antara oligarki partai politik dalam lautan literasi politik rakyat yang rendah,” kata Abdurrahman.
Kata Abdurrahman, literasi politik rendah juga menimpa kalangan intelektual dengan gelar doktor bahkan profesor tidak bisa memilih pemimpin yang berkualitas bagi republik ini.
“Periode 2 hasil pilpres yang curang dan paling berdarah dalam sejarah politik Indonesia karena asa kematian sekitar 900 petugas KPPS dan tidak ada transparasi dari pemerintah untuk mengungkapnya,” pungkasnya.
