Dugaan duplikasi anggartan Pemprov DKI Jakarta harus segera diusut karena merugikan negara triliunan rupiah
“Dugaan duplikasi anggaran Pemprov DKI yang kami ungkap beberapa waktu terakhir ini berdasarkan data bukan opini atau asumsi yang tak berdasar harus segera diusut,” kata Direktur Eksekutif Voxpol Network Indonesia, Adhy Fadhly SE, M.iK kepada suaranasional, Sabtu (18/7/2020).
Kata Adhy Fadhly, ada perbedaan pendapat dari Pemprov DKI, Sekretaris Dewan DPRD DKI, BPKD dalam menyikapi dugaan duplikasi anggaran.
“Justru Inilah yang kami harapkan sehingga publik akan menilai apa yang sebenarnya yang sedang terjadi pada anggaran pemda DKI hampir setiap tahun,” ungkapnya.
Menurut Adhy Fadhly, dugaan duplikasi anggaran Pemprov DKI Jakarta berpotensi merugikan negara mencapai triliunan rupiah.
Adhy Fadhly mengkritisi pernyataan Sekwan DPRD DKI bahwa duplikasi anggaran karena kesalahan sistem. “Kalau iya benar ada kesalahan sistim kok dibiarkan terus berjalan? Ini Sama halnya dengan mengatakan, sistem ada yang salah tapi karena ada untungnya maka dibiarkan,” ungkapnya.
Kata Adhy Fadhly, Gubernur DKI Jakarta Anies dan Wakil Gubernur Riza Patria perlu melihat kinerja anak buahnya termasuk Sekda sebagai pihak yang paling bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi dan pengawasan terkait pengelolaan anggaran daerah.
“Perlu saya tegaskan predikat WTP yang diraih Pemprov DKI yang selalu menjadi dalil mereka bahwa semua sudah melalui pemeriksaan BPK, namun jangan salah, opini WTP yang didapat berdasarkan hasil audit BPK tidak berarti bebas dari dugaan tindakan korupsi,” jelasnya.
Menurut Adhy Fadhly, hasil audit BPK tidak bebas dari dugaan korupsi karena hanyaa menggunakan sampel ketika melakukan audit. Jadi hal-hal yang mendetail terkadang luput dari proses audit.
“Dalam kasus ini jika sebentar nanti terbukti, maka gubernur hingga pimpinan-pimpinan SKPD yang terlibat harus bertanggung jawab. Kami yakin dugaan duplikasi yang berpotensi ke split budget ini akan terungkap,” pungkasnya Adhy Fadhly.
