Tahkta Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan untuk rakyat dengan dibuktikan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
“Sudah jelas tahta Jokowi bukan untuk rakyat,” kata mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai di akun Twitter-nya @NataliusPigai2.
Pigai berkomentar seperti itu menanggapi berita dari CNN Indonesia berjudul “BPJS Naik, Walkot Solo Anggap Jokowi Sengsarakan Rakyat”
Menurut Pigai, banyak kebijakan Presiden Jokowi yang tidak berpihak kepada rakyat. “Ada Black Hole di pusat kekuasaan. Hanya orang yang tidak punya hati saja yang bisa katakan Jokowi untuk orang miskin & rakyat kecil,” paparnya.
Perpres 64 Tahun 2020 menyebutkan bahwa iuran BPJS Kesehatan peserta mandiri Kelas II Rp100 ribu, dari sebelumnya Rp51 ribu. Hal ini berlaku mulai Juli 2020.
Selain itu, iuran peserta mandiri Kelas III naik dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu. Namun, ada subsidi Rp16.500 hingga 2021 sehingga yang dibayarkan tetap Rp25.500.
Pada 2021, subsidi yang dibayarkan pemerintah berkurang menjadi Rp7000. Walhasil, iuran BPJS Kesehatan Kelas III mencapai Rp35.000.
Sementara, pada Perpres 75 Tahun 2019 yang dibatalkan MA, iuran Kelas I Rp160 ribu, Kelas II Rp110 ribu, dan Kelas III Rp42ribu.
