Kenaikan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan kebijakan yang bijak dan menzalimi rakyatnya.
“Keputusan itu merupakan bentuk kezaliman yang nyata, dan hanya lahir dari pemimpin yang tidak merasakan penderitaan rakyat,” kata mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dalam pernyataan kepada suaranasional, Kamis (14/5/2020).
Kata Din, di tengah kesusahan akibat Wabah Corona, Pemerintah menambah kesusahan dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan.
“Kita menuntut Pemerintah untuk menarik kembali keputusannya, karena kalau dipaksakan maka rakyat dapat melakukan pengabaian sosial (social disobedience),” ungkapnya.
Ia mengatakan, BPJS Kesehatan sering utang ke rumah padahal rakyat sudah membayar asuransi milik negara itu.
“Patut dipertanyakan mengapa BPJS sering berhutang kepada Rumah Sakit; ke mana uang rakyat selama ini? Jika benar uang itu dipakai untuk proyek infrastruktur, maka itu dapat dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat,” ungkapnya.
