Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto, menyayangkan lemahnya kordinasi antarpejabat terkait pengelolaan data penderita Covid 19.
Hingga bulan kedua sejak diumumkan adanya pasien pertama Covid 19 hingga kini Pemerintah belum menyebutkan angka sebenarnya penderita Covid 19. Pemerintah merasa perlu membatasi informasi jumlah penderita Covid 19.
Menurut Mulyanto kebijakan pembatasan informasi itu keliru dan membahayakan. Pemerintah seharusnya transparan dalam mencatat, mengolah dan menyampaikan informasi terkait persebaran penderita Covid 19, tanpa ada yang disembunyikan.
Penyampaian data yang sebenarnya sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya penanggulangan Covid 19. Sebab tanpa data yang objektif Pemerintah akan keliru dalam mencari solusi masalahnya.
“Kehati-hatian Pemerintah dalam penyampaian data persebaran penderita Covid 18 harus dikritisi. Pemerintah harus jujur menyampaikan kondisi yang sebenarnya. Jangan ada informasi penting yang ditutupi.
Data jumlah penderita Covid 19 itu sangat diperlukan, bukan hanya oleh masyarakat Indonesia tapi juga masyarakat Internasional. Sebab seperti yang disampaikan oleh Badan kesehatan Dunia, WHO, Covid 19 merupakan pandemi global. Sehingga dunia internasional punya kepentingan terhadap akurasi data yang kita punya,” ujar Mulyanto.
Sebagai bagian dari masyarakat dunia sudah sepatutnya Indonesia menghargai berbagai upaya penanggulangan Covid 19 oleh WHO. Menanggulangi pandemi global memang harus dilakukan secara lintas negara.
“Ironisnya, seringkali imbauan WHO sering diabaikan oleh Pemerintah. Mulai dari anjuran karantina wilayah atau lockdown, penutupan jalur transportasi internasional, uji cepat secara massal (rapid test) hingga pembelian alat dan obat untuk penderita Covid 19, semua dilakukan tidak sesuai arahan WHO. Terkesan Indonesia tidak peduli dengan WHO,” sesal Mulyanto.
Mulyanto mengimbau Pemerintah Indonesia lebih realistis dalam menuntaskan persebaran Covid 19. Fasilitas kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia kurang memadai. Sehingga Indonesia memang perlu bekerjasama dengan dunia Internasional untuk mengatasi Covid 19.
“Kita perlu mencontoh ketegasan Pemerintah Vietnam yang begitu tegas dan tuntas menghadapi Covid 19. Mereka tidak mencampuri upaya penanggulangan Covid 19 dengan masalah politik dan ekonomi. Mereka fokus menuntaskan persebaran virus Corona. Hasilnya mereka berhasil menuntaskan persebaran Covid 19 ini tanpa ada korban jiwa.
Sementara di Indonesia, korban Covit 19 relatif banyak yaitu 8% dari total pasien dalam pemantauan (PDP) dan beberapa di antaranya adalah tenaga kesehatan. Ini sangat memprihatinkan,” tandas anggota DPR PKS dari daerah pemilihan Tangerang Raya ini.
[subhan/kontributor]
