Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlihat menganggap remeh virus Corona dari Wuhan China terlihat tidak ada persiapan dalam pencegahan dan mitigasi.
“Kalau kita lihat memang pemerintah pertama sebenarnya ketika pada awal Januari, Februari, ada berita virus Corona di Wuhan (China), kita mestinya perlu persiapkan prosedur tetap melakukan pencegahan dan mitigasi,” kata Guru Besar UGM Prof Wahyudi Kumorotomo, Senin (16/3/2020) dikutip dari detik.com.
Menurut Wahyudi, penanganan virus Corona yang efektif harus tersentral dan dikendalikan langsung oleh Presiden
“Ini betul-betul pada saat crisis seperti ini, apa yang dilakukan pemerintah menurut saya sangat menentukan. Koordinasinya kalau perlu memang presiden sendiri yang harus mengambil langkah secara jelas,” kata Wahyudi.
Menurut Wahyudi, sekarang yang terpenting adalah membangun koordinasi yang lebih baik lagi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Saya melihat titik koordinasi ini yang sangat penting. Jadi kalau kita melihat koordinasi antara pusat dan daerah, dalam banyak hal masih belum betul-betul rapi, presiden menyatakan tinggal di rumah, work from home. Kita lihat di DKI dan Solo sudah menetapkan kebijakan, tapi mohon maaf di daerah lain ada yang simpang siur,” ujarnya.
“Pemerintah provinsi tidak membuat kebijakan jelas yang sinkron dengan keputusan pusat, ini yang juga menyulitkan dan membuat kebingungan,” lanjutnya.
Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang dipimpin Kepala BNPB menurutnya adalah langkah konkrit Presiden Jokowi yang menyadari perlunya percepatan penanganan virus Corona. Namun, Jokowi diminta tetap mengawal gerak gugus tugas agar bisa menyasar semua lini.
“Saya kira presiden mungkin belakangan menyadari bahwa perlu ada gugus tugas, sebelumnya diserahkan ke Kemenkes, tampaknya Kemenkes tak ambil banyak inisiatif. Kalaupun sekarang gugus tugas dipegang oleh kepala BNPB, kita perlu juga pastikan presiden kawal betul semua lini,” ujarnya.
BNPB juga perlu mengaktifkan crisis center terutama daerah yang terjangkit. Intinya adalah warga bisa mengakses informasi yang valid dan perlu diberikan arahan mengenai tindakan pencegahan yang terukur.
“Maksud saya ini kalau ditangani di BNPB, bergerak dan diberi keleluasaan yang cukup luas untuk mengoordinasikan banyak hal, termasuk buat crisis center di daerah, berikan informasi yang jelas mengenai korban, (riwayat) suspect bergeraknya di mana, jumlahnya, tapi semua dikendalikan terpusat,” sambungnya.
