Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta laporan detail rencana pelaksanaan Program Kartu Prakerja. Laporan lengkap ia minta soal badan pelaksana, platform digital, hingga skema pencariannya.
Laporan dimintanya karena Jokowi ingin kartu prakerja segera diluncurkan secepatnya dan tepat sasaran.
“Terutama soal project management office, siapa yang akan melakukan ini, kesiapan platform digital dan alur bisnis proses seperti apa, ketiga skema pencairan dana,” kata Jokowi dalam rapat terbatas tentang ‘Akselerasi Implementasi Program Siap Kerja dan Perlindungan Sosial’, di Kantor Presiden, Selasa (10/12).
Jokowi kembali mengatakan bahwa Kartu Prakerja dikeluarkan bukan untuk menggaji pengangguran. Menurutnya, kartu prakerja adalah bantuan pemerintah untuk biaya pelatihan para pencari kerja yang berusia 18 ke atas dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal.
Selain itu, kata Jokowi, Kartu Prakerja juga untuk pekerja aktif maupun korban PHK yang membutuhkan peningkatan kompetensi.
“Jadi, tujuan Kartu Prakerja ada dua, mempersiapkan angkatan kerja dan terserap atau menjadi entrepreneur,” ujarnya.
“Dan kedua meningkatkan keterampilan para pekerja dan korban PHK untuk reskilling dan upskilling agar semakin produktif dan meningkatkan daya saing,” kata Jokowi menambahkan.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan masih mempersiapkan Program Kartu Prakerja yang menjadi janji Jokowi. Ida menyebut kemungkinan besar Kartu Prakerja ini diluncurkan pertama kali pada Maret 2020.
“Ya mungkin butuh waktu, apa Maret mungkin, artinya 2020 pasti. Jangan sampai kemudian di-launching tapi persiapannya belum matang,” kata Ida usai bertemu Jokowi, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/12).
Ida menyatakan sejumlah hal yang kini tengah disiapkan antara lain, peraturan presiden, project manager office, hingga membuka komunikasi dengan sejumlah perusahaan terkait kebutuhan tenaga kerja.
Ida menyebut ada tiga syarat utama yang harus dipenuhi untuk memperoleh kartu ini. Pertama, berkewarganegaraan Indonesia. Kedua, berusia di atas 18 tahun.
Ketiga, tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Kartu prakerja adalah bantuan pelatihan vokasi dari pemerintah yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja atau buruh aktif, dan/atau pekerja atau buruh yang terkena PHK yang membutuhkan peningkatan kompetensi.
Program tersebut merupakan salah satu janji yang disampaikan Jokowi saat Pilpres 2019 lalu. Demi program tersebut, pemerintah akan menggelontorkan anggaran Rp10 triliun. Anggaran itu untuk membiayai program mulai dari pelatihan, insentif bagi pencari kerja, hingga survei akhir.
Secara total setiap peserta Program Kartu Prakerja akan mendapat manfaat sebesar Rp3,65 juta sampai dengan Rp7,65 juta. Biaya akan digunakan untuk keperluan pelatihan, sertifikasi, insentif usai pelat, dan pengisian survei. (fra/agt/cnnindonesia)
