Pengungkapan anggaran janggal APBD DKI oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana ternyata tidak hanya mengundang polemik, tapi juga dukungan dari sejumlah pihak. Salah seorang tokoh yang mendukung apa yang dilakukan William itu adalah koordinator Forum Rakyat, Lieus Sungkharisma.
Menurut Lieus, apa yang dilakukan William Aditya bisa jadi menyalahi prosedur prosedur dan kode etik yang ada di Dewan. “Tapi keberaniannya mengungkapkan kejanggalan itu harus kita apresiasi,” ujarnya.
Oleh karena itu Lieus tidak setuju jika Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta menindak politisi muda PSI itu.
Lieus juga meminta BK DPRD DKI Jakarta tidak menjatuhkan sanksi apapun pada William kecuali mungkin sekedar teguran agar sebagai politisi muda ia lebih berhati-hati.
“William itu masih muda. Masih 23 tahun usianya. Dia berani mengungkapkan apa yang menurutnya keliru, itu sudah bagus. Itulah memang tugas anggota dewan. Hanya saja mungkin dia memang masih butuh bimbingan dari para seniornya agar tidak menjadi gegabah,” ujar Lieus.
Ditambahkan Lieus, sebagai politisi berusia muda, William Aditya adalah asset bangsa di masa depan. “Sikap kritisnya sebagai anak muda perlu kita dukung. Negeri ini butuh anak-anak muda seperti itu. Kritis dan berani mengungkapkan apa yang dianggapnya tidak benar,” ujarnya.
Seperti diketahui, William dilaporkan oleh seorang warga karena dinilai melanggar kode etik Dewan sebab mengungkapkan kejanggalan penganggaran di Pemprop DKI Jakarta.
William kemudian diperiksa oleh Badan Kehormatan pada Selasa (12/11/2019). William sendiri telah menjelaskan alasan mengapa ia mengunggah berbagai anggaran janggal ke media sosial. Menurutnya, semua itu dilakukannya karena Fraksi PSI menginginkan dokumen APBD bisa diakses publik.
Terkait sikap William itu, Lieus pun mengaku salut. “Saya salut sama William. Menurut saya apa yang dilakukannya sudah benar. Tapi mungkin caranya yang harus diperbaiki hingga tidak menimbulkan kesan dia sedang menyerang gubernur atau aparatur Pemprop DKI secara terbuka di ruang publik. Dus, ini hanya soal kematangan berpolitik saja,” kata Lieus.
Karena itulah Lieus berharap baik BK maupun para anggota DPRD DKI yang lebih senior di DKI Jakarta mau membimbing para politisi muda yang ada di DPRD DKI seperti William itu.
“Ya, setidaknya mengingatkan anak-anak muda itu terkait hal-hal yang etis dan tidak etis untuk dibuka ke publik. Jadi, BK boleh saja memberi sanksi berupa teguran. Tapi jangan bunuh semangat para politisi muda itu. Sekali lagi, orang-orang seperti William itu adalah asset bangsa,” tambahnya.
