Nilai-nilai kepahlawanan di era sekarang ini khususnya bagi anggota DPR RI adalah memperjuangkan aspirasi rakyat, dan konsisten membela kepentingan rakyat melalui aturan perundang-undangan, pengawasan, dan anggaran.
Itulah tugas pokok dan fungsi DPR sebagai wakil rakyat. Termasuk anggota DPR RI yang masih muda atau melenial.
Seperti kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, menjamin terselenggaranya kualitas pendidikan bagi anak-anak hingga perguruan tinggi, mencegah membanjirnya impor pangan, memberikan jaminan kerja, dan sebagainya.
Demikian yang terungkap dalam dialog empat pilar MPR RI “Memaknai Semangat Hari Pahlawan” yang menghadirkan pembicara anggota Fraksi Golkar MPR RI Mukhamad Misbakhun, anggota Fraksi PDI Perjuangan MPR RI, Muchammad Nabil Haroen, dan pengamat politik CSIS, J Kristiadi di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (11/11/2019).
Seperti yang dilakukan di Komisi IX DPR RI yang antara lain membidangi kesehatan, telah menggelar Raker dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, yang meminta pemerintah membatalkan kenaikan iuran BPJS kelas tiga.
“Kami rapat kerja dengan Menkes RI dari pagi hingga malam, tetap ngotot agar kenaikan BPJS kelas tiga dibatalkan. Pemerintah pun berjanji akan mengevaluasi penolakan DPR RI itu,” kata Gus Nabil – sapaan akrab Nabil Haroen itu.
Hal yang sama diungkapkan Misbakhun, bahwa menjadi anggota DPR, adalah berkewajiban memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan, menjaga cita-cita para pendiri bangsa sesuai yang termaktub di dalam Pembukaan UU NRI 1945, mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan seluruh rakyat dan menjaga ketertiban dunia.
“Menjaga keutuhan NKRI, menjaga pemerintah, dan sebagainya itu merupakan sebagian dari memperjuangkan nilai-nilai kepahlawanan. Sedangkan bagi rakyat, ketaatan membayar pajak juga bagian dari kepahlawan, karena menjaga kelangsungan membangun negara,” jelas Misbakhun.
Menurut J. Kristiadi, perjuangan Bung Karno, Hatta, KH. Hasyim Asy’ari dan pendiri bangsa lainnya adalah untuk membuat rakyat ini bahagia dan sejahtera.
“Itu tujuan pendiri bangsa. Meski paradigmatik kepahlawanan ini sekarang sudah berubah. Kalau dulu berani mati mengusir penjajah, maka sekarang harus berani hidup untuk membuat rakyat bahagia dan sejahtera,” katanya.
Karena itu, bagi wakil rakyat dan pemerintah sekarang ini lanjut Kristiadi, bagaimana menciptakan tata kelola bernegara yang baik (good governance) dalam rangka mwujudkan rakyat bahagia dan sejahtera tersebut.
“DPR harus kerja keras untuk selamatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Seperti halnya penyelemnggaraan pilkada dan pemilu,” tutur J. Kristiadi. (poskotanews.)
