Pemilik lembaga survei paling terdepan menolak pilkada melalui DPRD karena bisnis mereka sebagai konsultan politik, hasil survei bisa gulung tikar.
Demikian dikatakan aktivis politik Rahman Simatupang dalam pernyataan kepada suaranasional, Rabu (13/11/2019). “Lembaga survei mengambil keuntungan adanya pilkada langsung,” ungkapnya.
Kata Rahman, pemilik lembaga survei berlindung di balik demokrasi menolak pilkada melalui DPRD. “Pilkada langsung biaya tinggi, ada politik uang dan hasilnya kadang-kadang mengecewakan,” paparnya.
Menurut Rahman, pilkada melalui DPRD pengawasannya sangat mudah bila ada wakil rakyat yang terindikasi terima suap.
“Masyarakat, aparat penegak hukum bisa diterjunkan di lokasi pemilihan kepala daerah di DPRD,” jelas Rahman.
