Pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD bahwa perusahaan swasta seperti Sinar Mas, Astra membantu kegiatan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
(BPIP) menunjukkan upaya menutupi kejahatan korporasi dan ngemplang pajak.
“Perusahaan swasta seperti Sinar Mas bantu kegiatan BPIP yang merupakan lembaga negara. Ini taktik menutupi kejahatan korporasi dan ngemplang pajak,” kata pengamat politik dan sosial Muhammad Yunus Hanis kepada suaranasional, Selasa (5/11/2019).
Menurut Yunus, harusnya semua lembaga negara termasuk BPIP mendapat dana dari APBN. “Kalau tidak ada anggaran untuk BPIP bubarkan saja,” kata Yunus.
Kata Yunus, BPIP tidak banyak memberikan manfaat bagi rakyat dan bangsa Indonesia. “Pancasila hanya menjadi tafsir tunggal penguasa. Yang tjdak sesuai tafsir penguasa dianggap antiPancasila dan musuh negara,” jelas Yunus.
Alumni pascasarjana sosiologi UGM tidak habis berfikir Sinar Mas yang mempunyai catatan buruk dalam kejahatan korporasi bisa diterima Mahfud MD. “Sinar Mas sangat bertentangan Pancasila tetapi diterima dananya oleh BPIP sebagai lembaga negara yang dianggap paling Pancasilais,” paparnya.
