Universitas Udayana (Unud) Bali menjadi perpanjangan tangan Rezim otoriter Jokowi ketika membubarkan diskusi mahasiswa.
“Diskusi mahasiswa di Udayana dibubarkan, kampus menjadi perpanjangan tangan Rezim otoriter Jokowi,” kata aktivis Malari 74 Salim Hutadjulu kepada suaranasional, Rabu (30/10/2019).
Menurut mantan tahanan politik era Orde Baru ini, diskusi merupakan kegiatan ilmiah mahasiswa. “Pihak kampus tertular kedunguan,” papar Salim.
Kata Salim, harusnya pihak kampus Udaya menyelenggarakan diskusi yang berpihak pemerintah. “Diskusi harus dilawan dengan diskusi, bukan pelarangan,” jelasnya.
Menurut Salim, larangan diskusi di kampus mirip di era Orde Baru. “Era Orba ada pelarangan diskusi mahasiswa dengan alasan untuk menjaga stabilitas nasional,” papar Salim.
Salim khawatir, pihak kampus memainkan isu radikalisme untuk melarang diskusi di kalangan mahasiswa. “Demo di Jakarta digembosi dengan isu radikalisme dan HTI menggugat,” pungkasnya.
Diskusi yang dilaksanakan sejumlah organisasi kemahasiswaan di Taman Internet, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Udayana (Unud) dibubarkan pihak kampus pada Senin (28/10/2019) malam
Diskusi dengan tema “Apa yang tersisa pasca pelantikan Jokowi? Oligarki, Orde Baru 2.0″ dimulai sekitar pukul 19.00 Wita.
Di tengah-tengah acara, tiba-tiba datang satpam dan mengatakan pihak rektorat melarang diskusi yang berdampak pada provokasi aksi massa.
“Kami membuka diskusi tentang dinamika pemerintahan Jokowi pasca-pelantikan. Terkait oligarki pemerintahannya, dan pembantaian rakyat Papua yang ditutupi oleh pemerintah,” kata Penanggung Jawab Acara, Excel Bagaskara, Senin (28/10/2019) malam.
Setelah ditanya oleh satpam tersebut, diskusi tetap dilanjutkan. Namun, 15 menit kemudian datang lagi dua satpam dan memanggil para penanggung jawab acara.
Mereka dibawa ke pos satpam dan diingatkan bahwa sebaiknya diskusi dibubarkan.
Meski demikian, diskusi tetap dilanjutkan karena peserta tak merasa ada yang salah.
Tak berselang lama, satpam kembali datang dan meminta acara segera dibubarkan atas arahan rektor dengan alasan tak ada izin.
