Plt Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Dr Hariyono terlihat ngawur dengan menyebut berdasarkan riset banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) tak setuju Pancasila.
“Pernyataan Plt BPIP Hariyono ngawur yang menyebut hasil riset banyak ASN tak setuju Pancasila. Lembaga risetnya tidak disebut,” kata pengamat politik Muhammad Yunus Hanis kepada suaranasional, Kamis (17/10/2019).
Menurut Yunus, harusnya Hariyono menyebut tempat ASN yang tidak setuju Pancasila. “Pernyataan Hariyono mirip era Orde Baru ketika kritis kepada penguasa langsung dituding antiPancasila dan komunis,” jelasnya.
Kata Yunus, di era Jokowi, atas nama Pancasila bisa menuding seseorang antiNKRI dan pendukung khilafah. “Pancasila itu sudah final. Tidak ada yang bisa mengubah ideologi dan dasar negara Pancasila,” paparnya.
Yunus menduga pernyataan Hariyono terkait proyek atas nama Pancasila. “BPIP agar dapat anggaran negara menjalankan proyek atas nama Pancasila seperti mengisi seminar, workshop bahkan buku-buku Pancasila yang wajib dimiliki ASN, pelajar dan mahasiswa,” ungkapnya.
Menurut Yunus, harusnya BPIP mengkampanyekan para koruptor itu antiPancasila. “Para pejabat yang mengklaim paling Pancasila ternyata koruptor,” pungkas Yunus.
Sebelumnya BPIP mengungkapkan saat ini banyak riset tentang sikap terhadap Pancasila. Namun hasilnya memprihatinkan, banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak menerima Pancasila sebagai ideologi negara.
“Hasil riset beberapa lembaga, teman-teman di ASN, banyak yang tidak suka Pancasila. Ini kan tantangan. Kan lucu, sebagai aparatur negara tapi dia tidak setuju Pancasila,” kata Pelaksana tugas (Plt.) Kepala BPIP Hariyono usai menghadiri ‘Rakornas Simpul Strategis Pembumian Pancasila’ di Merlyn Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (16/10).
Hariyono tidak menyebut hasil tersebut berdasarkan riset lembaga mana saja. Namun, ia menegaskan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara adalah sesuatu yang sudah final.
