Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tidak setuju program dari Jokowi di mana pengangguran digaji oleh negara karena mengeluarkan anggaran yang sangat banyak.
“Itu biasanya terjadi kalau negara itu maju penduduknya tidak banyak,” kata JK kepada wartawan di Jakarta, Selasa (5/3).
JK mencontohkan kebijakan memberikan tunjangan kepada pengangguran antara lain diterapkan di negara seperti Amerika, Kanada, dan Australia. Namun untuk Indonesia, kata JK, kebijakan tersebut perlu dikaji lagi.
JK mengatakan diperlukan dana tidak sedikit untuk memberikan tunjangan . Pemerintah harus menghitung betul anggaran yang dimiliki supaya tidak membebani APBN.
“Kalau negara seperti Indonesia anggaran tidak terlalu besar dan penduduk banyak, tentu harus dihitung. Itu butuh anggaran yang besar,” katanya.
Terkait janji Jokowi memberikan kartu prakerja bagi pemuda lulusan baru yang belum mendapat pekerjaan, JK mengatakan hal itu bisa dilakukan pada tahun anggaran berikutnya. Itu pun selama APBN memiliki pos anggaran lebih.
“Kalau ada anggarannya, silakan. Ya nanti kalau ada pembahasan anggaran tahun 2020 baru kita tahu; yang jelas tahun ini belum bisa, anggaran 2019 tidak ada,” tukas JK.
