Tekankan Efek Jera, Pelaku Hoaks Harus Diekspose

Polisi menangkap penyebar hoaks kertas suara di 7 kontainer dicoblos (IST)

Polda Metro Jaya kembali menangkap satu tersangka baru dalam kasus hoaks 70 juta surat suara tercoblos dengan inisial MIK. Pelaku berprofesi sebagai guru di Cilegon, Banten.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Argo Yuwono mengatakan MIK diduga membuat narasi berita bohong di akun twitternya. Alasannya mengada-ada, ia mengaku bermaksud memberitahu paslon capres – cawapres Prabowo – Sandiaga.

Pelaku membuat cuitan serta disebar luaskan sendiri oleh pelaku hingga kemudian viral.

“Tersangka kemudian menghapus cuitannya setelah viral,” kata Argo Yuwono saat konferensi pers, Jumat (11/1).

Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI Irene Hiraswari Gayatri mengapresiasi langkah sigap pihak Kepolisian memberantas hoaks dan pelakunya. Sebelumnya Kepolisian juga sudah mengamankan empat orang terkait kasus serupa yang membuat heboh.

Irene mengatakan hoaks dilawan dengan kontra hoaks. Artinya publik harus disajikan lengkap bahaya soal hoaks serta akibatnya terutama terkait penegakan hukum.

“Bahwa pelaku hoaks yang sudah terbukti harus diekspose. Bagaimana dia pengadilan, bagaimana pengadilannya berlangsung, hukumannya apa. Itu semua perlu disampaikannya ke publik karena itu bagian dari keterbukaan informasi,” kata Irene dalam diskusi di Jakarta, Jumat (11/1).

Media massa juga harus lebih kritis dalam memaknai hoaks itu sendiri. Menurut Irene kontra hoaks termasuk menyajikan data resmi dan valid terkait hoaks itu sendiri. Artinya lembaga berwenang harus aktif menangkal hoaks sehingga publik juga lebih kritis.

“Kontra hoaks itu juga termasuk menjernihkan informasi lewat sajian data resmi dan valid. Buktikan hoaks itu tidak benar. Sumber-sumber informasi resmi seperti lembaga dan media massa mainstream bisa menjawab dan menangkal hoaks itu,” ujarnya.

Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens mengatakan hoaks, ujaran kebencian dan fakenews sudah menjadi industri terutama jelang Pemilu. Indonesia bisa menjadi laboratorium penelitian hoaks karena bangsa ini beragam serta merupakan negara demokrasi besar.

Sesuai hukum pasar, kata dia, hoaks bisa diproduksi dengan berbagai tujuan dan pesanan. Boni menduga produksi hoaks akan meningkat tajam semakin mendekati hari H Pemilu 2019 pada 17 April mendatang.

“Kurangi hoaks itu dengan cara kita tekankan efek jeranya. Buat publik itu takut menyebar hoaks sekaligus tekankan literasi digital. Jangan asal share kalau informasi tidak jelas karena pasar hoaks makin besar,” ujarnya.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News