Presiden Jokowi meninjau lokasi korban bencana gelombang tsunami di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Senin (24/12). Kunjungan Jokowi itu didampingi Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita dan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
Setelah menyalurkan bantuan berupa buku untuk anak-anak dan bahan pokok untuk para korban yang mengungsi, Presiden Jokowi meminta penanganan pasca bencana dipercepat. Presiden kemudian kembali ke Jakarta menggunakan helikopter TNI.
Atas kunjungan Presiden Jokowi ke lokasi bencana itu, koordinator Forum Rakyat, Lieus Sungkharisma menyebutnya sebagai tindakan yang terlambat.
“Kenapa baru setelah terjadi bencana presiden turun. Padahal sejak 2012 sudah diberitahukan banyak alat pendeteksi tsunami atau Bouy di Indonesia hilang dan tidak berfungsi,” katanya.
Seperti pernah diberitakan, pasca terjadinya gempa dan tsunami di Donggala dan Palu beberapa waktu lalu, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sudah melaporkan sebanyak 22 alat pendeteksi tsunami (buoy) yang terpasang di berbagai wilayah Indonesia tidak lagi berfungsi sehingga sistem peringatan dini tsunami di Indonesia tidak dilengkapi alat penting tersebut.
Sebagian alat deteksi tsunami itu merupakan pemberian dari Jerman, Amerika Serikat, dan Malaysia. Alat tersebut merupakan salah satu alat pendeteksi tsunami yang ada dan dikelola Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk mendukung data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Hal yang sama dikatakan Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Penanggulangan Nasional (BNPB), Sutopo Purwonugroho. Menurutnya banyak alat pendeteksi tsunami di Indonesia tak berfungsi, baik karena rusak, karena vandalisme maupun hilang dicuri.
Banyaknya alat pendeteksi tsunami yang hilang atau rusak itulah, kata Lieus, yang menyebabkan masyarakat selalu terlambat mengantisipasi datangnya musibah.
“Bahkan, seperti yang terjadi di Selat Sunda kemarin, masyarakat sama sekali tak mendapat peringatan apa-apa terkait tsunami itu kecuali adanya peringatan gelombang tinggi,” katanya dari BMKG untuk para nelayan.
Pemerintah, kata Lieus, selama empat tahun ini memang selalu terlambat dalam melakukan antisipasi. “Baru setelah kejadian kita heboh sendiri,” katanya. Karena itu, tambah Lieus, harus segera dilakukan investigasi dimana letak kesalahannya, dan bagaimana penggunaan anggaran itu selama ini,” ujarnya.
Namun demikian, Lieus memuji sikap pemerintah DKI Jakarta yang dengan cepat mengambil tindakan dengan membebaskan semua biaya pengobatan dan perawatan korban tsunami yang dirawat di RSUD Tarakan Jakarta.
Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berjanji akan menanggung semua biaya korban tsunami yang dirawat di RSUD Tarakan, Jakarta Pusat. “Biaya yang ditanggung itu baik untuk korban yang meninggal hingga penguburannya maupun yang luka-luka,” kata Anies saat menjenguk korban di RS tersebut.
