Juru Kampanye Nasional (Jurkamnas) Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Intan Fauzi menolak jika BPN disebut menggunakan strategi yang mengaduk emosional massa dalam masa kampanye. Strategi menakut-nakuti masyarakat dianggap efektif untuk meraih simpati pemilih terutama lewat penyebaran narasi hoaks dan isu-isu negatif.
Intan yakin TKN maupun BPN menginginkan demokrasi Indonesia tidak ingin dicederai politik pecah belah atau ketakutan. Menurut dia, jika BPN kerap disebut melontarkan isu-isu tak berdasar seperti hoaks dan narasi negatif, maka itulah yang disebutnya sebagai menebar ketakutan.
“Kami tidak mungkin memainkan strategi seperti itu. Kalau memang ada, pasti sudah ditindak pihak keamanan,” kata Intan dalam diskusi yang digelar Vox Point Indonesia di Jakarta, Kamis (6/12).
“Kami BPN tidak memainkan emosional massa. Di satu sisi kedewasaan demokrasi kita diuji, tapi kami tentu tidak bisa memakai strategi melawan hukum dan aturan,” tegas Intan.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PAN itu menyatakan sepakat jika pertemuan TKN dan BPN dilakukan secara berkala untuk mencari satu titik yang mampu mendinginkan suasana. Enam bulan ke depan, kata Intan, kedua tim sukses akan berusaha mengisi ruang publik demi meraih simpati pemilih.
“Kalau bicara pasangan capres hanya ada 01 dan 02. TKN dan BPN pasti menginginkan Pemilu damai, tapi itu semua tergantung komitmen dan kesepahaman bersama,” ujarnya.
Wakil Sekretaris TKN Abdul Kadir Karding mengatakan kedua pihak memang perlu mendorong adanya pertemuan informal bersahabat antara TKN dan BPN. Paling tidak, kata Karding, kedua kubu bisa mencapai kata sepakat dalam batas-batas regulasi kampanye.
Karding menyebut kubu lawan kerap menggunakan strategi menakut-nakuti masyarakat lewat hoaks atau isu-isu negatif. Narasi seperti tempe setipis ATM, 90 persen rakyat Indonesia melarat, lapangan kerja diambil asing, isu agama dan ulama hingga Jokowi disebut PKI dianggapnya sebagai politik mengaduk emosi massa.
“Dari kami Pak Jokowi lebih senang membuat testimoni masyarakat yang senang dengan dana desa, masyarakat yang menikmati kartu KIS, KIP dan sebagainya. Kami tidak anti-kritik tapi tolong pakai fakta dan data,” kata Karding.
Sebelumnya Ketua TKN Erick Thohir dan Ketua BPN Djoko Santoso bertemu dan duduk satu meja di acara koordinasi Bawaslu, Rabu (5/12) malam. Komunikasi keduanya terlihat kaku dan dingin hingga tidak bersedia diwawancarai media usai acara.
Karding kemudian menyatakan bahwa elit politik harus bisa menyampaikan contoh yang baik ke publik. Menurut dia, situasi panas, saling serang di media massa antara kedua kubu perlu diredam secepatnya.
“Harus ada komitmen dari kedua belah pihak kalau memang ingin mencari titik yang bisa mendinginkan dan menjadikan Pemilu gembira,” ujarnya.
Anggota KPU Viryan menyatakan belum ada wacana menggelar pertemuan kedua belah pihak yang bertarung dalam kontestasi Pilpres. Namun, Viryan menyatakan komunikasi antara ketiga pihak dipastikan berjalan intens. Dalam waktu dekat KPU akan mempertemukan TKN, BPN, pimpinan Parpol hingga pasangan capres untuk menjelaskan tahapan yang telah dilalui.
“Jadi kami akan sampaikan sebelum penetapan DPT pada 15 Desember 2018. Ini penting kami komunikasikan sejak awal agar semua stakeholder peserta pemilu bisa mengetahui dengan lebih baik secara detail kondisi kami dan apa yang sudah diselesaikan. Tentunya himbauan dan sosialisasi juga menjadi hal yang akan kami sampaikan,” kata Viryan.