Ratusan guru honorer Kabupaten Lamongan melakukan aksi unjuk rasa depan Kantor Dinas Pendidikan (Dindik) Lamongan di Jalan KH Ahmad Dahlan, Rabu (26/9/2018).
Mereka bahkan menutup jalan KH Ahmad Dahlan sehingga memunculkan kemacetan. Para guru honorer menuntut dijadikan PNS.
Ketua Forum Wilayah Tenaga honorer K2 Kabupaten Lamongan, Ahmad Wasiran meminta pemerintah menunda merekrut CPNS dan lebih mementingkan mengambil seleksi dari guru honorer.
“Honorer K2 diangkat CPNS tanpa ada pembatasan usia dan melalui tes,” jelasnya.
Wasiran menilai guru honorer entuk perbudakan modern. Sudah puluhan tahun mengabdikan diri, tapi tidak ada penghargaan bagi guru honorer.
Enam tuntutan yang diajukan para guruhonorer ini lengkap di antaranya, pemerintah harus menunda rekrutmen CPNS 2018 sebelum Tenaga Honorer dan honorer K2 diangkat CPNS tanpa ada pembatasan USia dan melalui tes.
Para guru honorer ini juga meminta dewan membentuk pansus Raperda DPRD Kabupaten Lamongan tentang honorarium bagi honorer GTT/PTT dilingkungan Dindik Lamongan.
Upah layak bagi honorer sebesar UMK gaji guru honorer Rp. 300 ribu per bulan, juga diberi kesempatan sertifikasi bagi guruhonorer melalui SK Bupati, dan lainnya.
Ahmad Wasiran menegaskan jika tidak ada kejelasan nasib bagi honorer katagori K2 maupun honorer nonkatagori, pihaknya akan menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar lagi.
Kepala Dindik Lamongan, Adi Suwito, menerima masukan yang menjadi tuntutan para guru honorer tersebut.
“Kami akan sampaikan kepada yang terkait dan berwenang,” kata Adi Suwito.
Menutur Suwito, pengangkatan menjadi CPNS itu kewenangan pusat karena ada undang-undang. “Kalau kita memaksakan tidak mungkin,” jelasnya.
Suwito menyatakan, tuntutan guru honorer hanya menyampaikan kepada dinas. “Aspirasi ini akan kami sampaikan. Ketika ada rapat kepala dinas kita sampaikan mungkin bisa mengubah aturan yang ada,” pungkasnya. (Yunus, Rinto)
